"Dokumen Strategi Pemanfaatan Perikanan Kakap dan Kerapu di PPNRI 713 yang meliputi mulai dari bagian atas di wilayah Kalimantan Timur Hingga ke bawah di Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur, penting untuk diketahui oleh para nelayan, DKP, pengusaha perikanan dan para pihak terkait," kata Pamateri dari Direktorat PSDI, Dirjen Perikanan KKP, Fery Sutiawan di Makassar, Kamis.
Dia mengatakan, kegiatan ini selain untuk sosialisasi juga untuk mendapatkan masukan dari pihak terkait dal memperkaya dokumen strategi itu sebelum disahkan menjadi sebuah kebijakan pemerintah.
Menurut dia, pentingnya hal itu dilakukan karena jika semua orang bebas melaut, maka dikhawatirkan populasi perikanan laut tidak dapat dijaga kesinambungannya (sustainable).
Karena itu, lanjut dia, pemerintah memikirkan untuk mengatur pemanfaatan perikanan laut itu, agar dapat dimanfaatkan dengan baik, namun di satu sisi tetap terjaga keberlangsunganya.
Sementara itu, Direktur Proyek Indonesia- Asia Fasifik untuk pengembangan perikanan Dessy Anggraeni mengatakan, berdasarkan riset di lapangan diketahui ada indikasi terjadi penurunan populasi 3 jenis ikan kakap dan 4 jenis ikan kerapu.
'Hal itu dapat dilihat dari penurunan hasil tangkapan nelayan dari segi kuantitas, juga ukuran ikan yang ditangkap. Karena itu, perlu dilakukan strategi pemanfaatan kedua jenis ikan itu," katanya.
Sementara pemilihan lokasi sosialisasi dan pembahasan dokumen strategi pemanfaatan perikanan kakap dan kerapu di Makassar, karena Makassar dan Sulsel pada umumnya merupakan salah satu provinsi penyumbang ekspor ikan kakap dan kerapu yang terbilang tinggi.
Hal itu dibenarkan Kadis Perikanan dan Kelautan Sulsel M Ilyas pada kesempatan yang sama.
Draf atau dokumen strategi pemanfaatan perikanan kakap dan kerapu itu, perlu mencermati dari sisi sosial ekonomi masyarakat nelayan.
"Kami dapat memahami jika nelayan di pulau-pulau sangat terbatas akses pekerjaan selain melaut, namun di satu sisi juga perlu menjaga keberlangsungan sumber daya ikan di laut" katanya.
Karena itu, ia berharap, ke depan pemerintah perlu mendorong adanya pekerjaan alternatif bagi nelayan sebagai salah satu solusi dalam memecahkan persoalan di lapangan.
