Jakarta (ANTARA) - Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) mengusulkan agar subsidi biaya haji sebaiknya dihentikan demi tetap memenuhi dimensi Istita'ah atau kemampuan, baik secara fisik, mental, maupun finansial.
"Agar tetap memenuhi dimensi Istita'ah dan tidak mengganggu syarat untuk mencapai kemabruran haji. Khususnya seseorang yang menunaikan ibadah haji melalui program haji reguler yang dikelola pemerintah dan BPKH," ujar Ketua Umum IPHI Ismed Hasan Putro lewat pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Pernyataan Ismed itu menanggapi perihal besarnya subsidi atas biaya haji 1443 Hijriah/2022 Masehi. Besaran subsidi mencapai 60 persen dari biaya riil berangkat haji. Pemerintah harus memberi subsidi sebesar Rp65 juta dari biaya riil pelaksanaan haji yang mencapai Rp100 juta.
Ismed mengatakan pemerintah harus tegas terkait subsidi yang diperoleh dari penyimpanan dan pengelolaan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH).
Ia berpandangan dana haji yang dikelola oleh BPKH seharusnya dikembalikan utuh untuk kepentingan dan yang memang menjadi hak jamaah. Bukan dijadikan sebagai bantalan untuk subsidi.
"Mari kita kembalikan hakikat berhaji itu atas dasar Istita'ah," kata dia.
Dihubungi terpisah, anggota Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan akan menampung setiap usulan yang masuk soal subsidi biaya haji. Namun, untuk keputusan final terkait skema pembiayaan haji harus melalui rapat Komisi VIII DPR RI dengan pemerintah.
"Apapun usulannya boleh, gimana pun argumentasinya boleh disampaikan. Tetapi keputusannya itu diambil bersama-sama antara DPR dan Pemerintah," kata dia.
Ia berharap keputusan yang akan diambil akan moderat. Di satu sisi jamaah tidak akan diberatkan jika biaya harus naik, di sisi yang lain kesinambungan dana haji akan tetap terjaga.*
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: IPHI usul subsidi biaya haji sebaiknya dihentikan
Berita Terkait
Kadis Pertanian Bulukumba ungkap otak penyelundupan pupuk urea
Sabtu, 20 April 2024 7:15 Wib
Bupati Maros mengapresiasi Perseroda-BTN hadirkan rumah subsidi berkualitas
Minggu, 3 Maret 2024 10:37 Wib
Pupuk Kaltim sesuaikan volume tambahan kuota pupuk subsidi di 2024
Senin, 19 Februari 2024 22:53 Wib
Menko Perekonomian: Anggaran ditambah untuk sediakan 7,7 juta ton pupuk subsidi
Minggu, 4 Februari 2024 17:59 Wib
Capres Anies janjikan bantuan subsidi biaya pendidikan tinggi
Selasa, 30 Januari 2024 7:15 Wib
Menjaga ketahanan pangan di tengah pengurangan pupuk subsidi
Minggu, 28 Januari 2024 14:16 Wib
Mentan mengancam cabut izin distributor pupuk subsidi yang endapkan stok
Rabu, 24 Januari 2024 15:23 Wib
Pemprov Sulbar-Bank BTN siapkan rumah subsidi untuk ASN
Minggu, 21 Januari 2024 6:55 Wib