Mamuju (ANTARA News) - DPR-RI segera akan melakukan pengesahan rancangan undang undang (RUU) pemekaran Kabupaten Daerah Mamuju Tengah (Mateng) menjadi Undang Undang.
Anggota komisi percepatan pemekaran Kabupaten Mateng, Jamil Barambangi yang juga Kepala Pendidikan Nasional Provinsi Sulbar, mengatakan itu di Mamuju, Senin.
Ia mengatakan, RUU Mateng segera akan disahkan menjadi UU untuk menjadikan Mateng sebagai daerah otonom baru (DOB) di Provinsi Sulawesi Barat.
"Dari informasi yang didapatkan, DPR-RI segera akan melakukan rapat paripurna pada tanggal 24 Oktober tahun 2012, dalam rapat paripurna itu juga akan dibahas pemekaran sembilan calon DOB termasuk kabupaten Mateng yang akan dimekarkan dari Kabupaten induknya yakni kabupaten Mamuju,"katanya.
Menurut dia, pemekaran Mateng akan menjadi bahan dalam rapat paripurna DPR-RI dan akan dilaksanakan pengesahan RUU pemekarannya menjadi Undang Undang (UU), sehingga Mateng segera menjadi DOB.
"Jadi paling lambat dua bulan lagi kedepan Mateng segera akan kita rasakan defenitif menjadi DOB, ini sebuah kabar gembira untuk kita,"katanya.
Ia mengatakan, setelah UU Mateng disahkan dan Mateng menjadi DOB maka segala kebutuhan administarasi pelayanan pemerintahan akan segera disiapkan dengan arahan Kementrian Dalam Negeri.
Ia berharap masyarakat Mateng segera dapat mempersiapkan diri menyambut daerahnya menjadi daerah otonom baru.
Menurut dia, setelah memekarkan Mateng dari Kabupaten Mamuju, maka Kabupaten Mamuju akan dimekarkan lagi menjadi Kotamadya Mamuju.
"Setelah memekarkan Mateng, maka Kabupaten Mamuju kembali dimekarkan agar lahir Kota Madya Mamuju karena itu sudah menjadi keharusan setiap Provinsi harus memiliki Kotamadya, ini perjuangan kita selanjutnya bagi masyarakat Sulbar kedepan," katanya. (T.KR-MFH/E001)
Berita Terkait
Gubernur Sulbar komitmen dukung pemekaran Kabupaten Polewali Mandar
Senin, 30 Januari 2023 5:12 Wib
Mendagri Tito Karnavian : Tiga DOB di Papua diresmikan akhir Oktober
Selasa, 25 Oktober 2022 14:42 Wib
Mendagri Tito Karnavian ingatkan pemekaran daerah bukan untuk bagi-bagi wilayah
Sabtu, 17 September 2022 22:20 Wib
Wapres: Pemerintah belum cabut moratorium pemekaran daerah meski ada DOB Papua
Kamis, 15 September 2022 21:55 Wib
Presiden Jokowi: Pemekaran tiga DOB di Papua berdasarkan permintaan dari bawah
Rabu, 31 Agustus 2022 9:31 Wib
Mendagri Tito Karnavian : RUU pemekaran disahkan demi kemajuan pembangunan Papua
Kamis, 30 Juni 2022 16:42 Wib
DPR dan pemerintah segera ambil keputusan Tingkat I terkait tiga RUU DOB Papua
Selasa, 28 Juni 2022 10:17 Wib
Komisi II DPR RI: MRP dan DPRP mendukung pemekaran Papua
Kamis, 23 Juni 2022 14:27 Wib