"Saya kira bicara korupsi bukan retorika, apa komitmen kami bagi orang terdekat bila terindikasi korupsi kami tidak akan memberikan ruang. Kami berdua akan menandatangani pakta integritas dengan pemerintahan bersih," kata Ilham Arief Sirajuddin, calon nomor urut satu di tempat tersebut.
"Berapa banyak tim sukses pastinya berharap, tetapi kami tidak lakukan itu. Tetapi bagaimana kami menciptakan Sulsel maju, kami berupaya melakukan pencegahan korupsi. Salah satu kasus korupsi pada Bansos, terjadi dengan regulasi yang salah di Sulsel," katanya.
"Saya sudah bertemu dengan Ketua KPK Pak Abraham Samad untuk mengajak kerjasama dalam pemerintahan bersih dan bukan basa-basi," ucapnya.
Pada kesempatan sama, Syahrul Yasin Limpo, calaon nomor urut dua, menjawab dengan mengklaim hingga saat ini belum ada pejabatnya masuk penjara, sehingga bagaimana membuat agar seluruh stakeholder tidak terjadi korupsi.
"Ada tiga agenda, pertama agenda intelektual dengan memberikan pemahaman dan aturan regulasi secara masif sehingga pikiran seluruh staf dan para pejabat tahu mana bersoal. Kedua, agenda manajemen, bagaimana koridor yang kuat sehingga tidak terkaji distorsi, dan ketiga perilaku pemimpinnya," katanya.
Mengenai indikasi korupsi dengan orang terdekat, kata dia, tidak ada toleransi dan tidak akan memberi ruang kepada mereka.
"Tidak ada toleransi mau orang dekat, orang jauh, kalau itu berkait dengan masalah korupsi semuanya harus masuk ke ranah hukum yang ada dan divonis bersalah. Masalah hukum tidak ada toleransi. Semua akan berjalan baik kalau semua berada dalam aturan," katanya.
"Kita ingin bukan saja percepatan pemberantasan korupsi berjalan tetapi pencegahan korupsinya yang harus berjalan. Kalau Inpres ini berjalan dengan baik, tidak perlu ada Perda tentang Transparansi. Cukup Inpres ini diterapkan, " kata Bupati Sinjai dua proide ini.
"Kalau ada orang dekat saya, keluarga saya yang melakukan korupsi tidak ada pilihan lain berurusan dengan penegak hukum. Kita akan bangun satu sistem dimana sistem ini dimulai dari perencanaan sampai pada proses pengawasan dengan melibatkan Kejaksaan, Kepolisian dan LSM yang dianggap kredibel," katanya. (T.KR-DF/H-KWR)