Makassar (Antara News) - Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin mempertanyakan perpanjangan sosialisasi larangan parkir di jalan protokol AP Pettarani hingga 17 Maret 2013.
"Kenapa diperpanjang lagi, seharusnya kan aturan itu sudah diberlakukan berdasarkan hasil rapat pertama," kata Ilham di Gedung Balai Kota Makassar, Kamis.
Menurut dia, perpanjangan sosialisasi di sepanjang jalan AP Pettarani hanya memperlambat realisasi peraturan Wali Kota nomor 64 tahun 2011 tentang Larangan Parkir di Bahu Jalan, sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak serius.
"Kalau aturan itu ditunda terus dengan berbagai pertimbangan, kapan penindakannya?" katanya.
Ilham mengaku Perwali tersebut telah lama disahkan dan diberlakukan, namun celakanya di tingkat pengawasan sangat lemah.
"Padahal tim terpadu telah dibentuk, gembok kendaraan sudah ada, tinggal lagi pengawalan dan komitmen dari kita semua baik pemerintah maupun kesadaran masyarakat itu sendiri," ucapnya.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan Kota Makassar bekerja sama dengan Polrestabes Makassar mulai Maret akan menindak tegas kendaraan dengan memasang gembok pada kendaraan yang parkir di bahu jalan.
Hingga 4-10 Maret tim terpadu telah melakukan sosialisasi Perwali nomor 64 tahun 2011 tentang larangan parkir. Dan bagi pelanggar yang tetap membandel hingga pemberlakukan efektif pada 11 Maret, maka akan digembok dan ditilang.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan Makassar, Charul A Tau mengaku pihaknya menginginkan aturan itu dilaksanakan dan dilakukan penindakan, serta sosialisasinya tidak diperpanjang lagi.
Editor : Kaswir
Berita Terkait
Kemenkumham Sulsel edukasi pentingnya KI bagi PT se-Kota Makassar
Jumat, 17 Mei 2024 14:32 Wib
KPK menggeledah rumah keluarga SYL di Makassar
Kamis, 16 Mei 2024 21:29 Wib
Kemenko Polhukam mengapresiasi penerapan layanan RJ Pemkot Makassar
Kamis, 16 Mei 2024 21:27 Wib
Pemkot Makassar resmikan Perwali penerapan keadilan restoratif
Kamis, 16 Mei 2024 21:16 Wib
KPK menggeledah rumah adik SYL di Kota Makassar
Kamis, 16 Mei 2024 20:10 Wib
Wali Kota Makassar komitmen tegakkan netralitas ASN di Pilkada 2024
Kamis, 16 Mei 2024 19:56 Wib
Kepala BKN Pusat komitmen tegakkan netralitas ASN daerah di Pilkada 2024
Kamis, 16 Mei 2024 19:53 Wib
BPN Sulsel optimistis redistribusi 45 ribu lahan pada 2024
Kamis, 16 Mei 2024 19:52 Wib