BPS Lakukan Pengawasan Berlapis Terkait Sensus Pertanian

Jumat, 12 April 2013 20:22 WIB

Mamuju (ANTARA Sulsel) - Badan Pusat Statistik (BPS) berjanji akan melakukan pengawasan berlapis terkait pelaksanaan Sensus Pertanian (SP) yang akan berlangsung serentak secara nasional dari 1-31 Mey 2013.

"Pengawasan akan diperketat dengan membentuk tim pemantau pelaksanaan SP 2013. Ini penting dilakukan untuk memastikan data yang dihasilkan oleh petugas pencacah benar-benar akurasi datanya valid dan bisa dipertanggungjawabkan," kata Direktur Statistik Peternakan Perikanan dan Perkebunan BPS Pusat, Tanda Sirait saat berada di Mamuju, Jum`at.

Menurutnya, tim pemantau yang dibentuk ini melibatkan masing-masing kepala BPS provinsi dan kepala BPS kabupaten/kota juga diwajibkan membuat matrix pengawasan lapangan.

Jadi kata dia, ketiga petugas turun melakukan pendataan maka pengawas pun harus bergerak untuk membuat laporan kinerja petugas.

"Akurasi data tidak boleh salah. Makanya, setiap tim petugas pencacahan juga harus ada ketua tim koordinator yang bertugas mendampingi anggotanya," ungkapnya.

Tanda Sirait menyampaikan, petugas pencacahan tidak boleh membuat data asal-asalan karena akan menjadi temuan saat dilakukan verivikasi validasi data hasil SP itu sendiri.

"Ketua tim pencacahan tidak bergerak sendiri melainkan juga ikut mendapatkan pengawasan langsung bentukan BPS. Data petugas akan disingkronkan dengan data acuan BPS. Kami dari BPS juga telah menyiapkan petugas monitoring data kualitas. Jadi, tidak ada celah untuk membuat laporan asal-asalan oleh petugas pencacahan,"katanya.

Ia mengatakan sensus pertanian untuk mendapatkan data statistik pertanian terkini yang lengkap dan akurat sebagai gambaran kondisi pertanian dan data ini bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.

"Cakupan sensus pertanian meliputi usaha padi palawija, tanaman hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan yang saat ini, masih banyak masalah mendasar pada sektor pertanian yang harus dibenahi pemerintah," ujarnya.

Tanda Sirait menambahkan, masyarakat juga diminta untuk memberikan data secara akurat sehingga progres perencanaan pembangunan pertanian bisa dipertanggungjawabkan.

"Petani harus memberikan data sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Data ini tidak boleh berkurang dan bertambah karena hasilnya akan menjadi rujukan untuk merumuskan pembangunan pertanian," ungkapnya.

Editor : Agus Setiawan

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.