Demokrat Sulsel mengajukan perlindungan hukum melalui PT TUN Makassar

Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel Ni'matullah Erbe (dua kanan) didampingi jajaran pengurus DPC kabupaten kota menyerahkan surat Permohonan Perlindungan Hukum dan Keadilan kepada Humas PT TUN H Andri Mosepa (dua kiri) untuk di teruskan kepada Mahkamah Agung (MA) di aula kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (5/4/2023). ANTARA/Darwin Fatir

Makassar (ANTARA) - Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi beserta 24 pengurus DPC kabupaten kota Partai Demokrat secara resmi mengajukan permohonan perlindungan hukum dan keadilan kepada Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) di Makassar, Sulawesi Selatan.

"Hari ini kami DPD bersama 24 Ketua DPC lengkap hadir untuk menyampaikan surat melalui PT TUN kepada Ketua MA dan kita tembuskan ke Presiden serta Menko Polhukam agar surat kami ini direspons," ujar Ketua DPD Demokrat Sulsel Ni'matullah Erbe kepada wartawan usai menyerahkan surat di kantor PT TUN Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar, Rabu.

Surat tersebut diajukan, menyusul upaya Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang dimohonkan oleh Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun (JAM) ke MA terkait SK Kemenkumham RI No.M.HH.UM.01.01- 47, Ter tanggal 31 Maret 2021, tentang Penolakan Permohonan Pengesahan Perubahan AD/ART Partai Demokrat (Versi Kongres Luar Biasa KSP Moeldoko).

Upaya hukum yang ditempuh tersebut, setelah Moeldoko Cs sudah mengajukan langkah hukum di tiga tingkatan yakni gugatan di PTUN, banding di PT TUN Jakarta hingga Kasasi di MA, namin semua ditolak pengadilan berkaitan gugatan penolakan SK tersebut.

"Kami mohon kepada Ketua MA berkenan untuk memberikan Perlindungan Hukum dan Keadilan dengan menolak Permohonan PK tersebut karena bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan dan AD/ART Partai Demokrat yang telah disahkan dan diakui oleh negara," tutur Ni'matullah menegaskan.

Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel Ni'matullah Erbe (tengah) didampingi jajaran pengurus DPD dan Ketua DPC kabupaten kota memberikan motivasi semangat usai menyerahkan surat Permohonan Perlindungan Hukum dan Keadilan di depan kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (5/4/2023). ANTARA/Darwin Fatir.

Menurut dia, adanya upaya hukum PK tersebut dinilai sebagai gerakan politik yang mengganggu dan merusak konsentrasi Partai Demokrat di tengah persiapan kontestasi menghadapi Pemilu Pemilihan Presiden 2024 setelah berkoalisi dengan Partai NasDem dan PKS.

"Ujung-ujungnya kan sebenarnya bisa menggagalkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Karena, kalau tiga koalisi ini goyah, itu berakibat kepada pencapresan. Saya kira kalau skenarionya seperti itu, sudah sangat jahat," ungkap Wakil Ketua DPRD Sulsel ini menekankan.

Meski demikian, kata Ullah menambahkan, pihak akan tetap berupaya dan berusaha melawan cara-cara praktik politik yang tidak santun tersebut dengan mengikuti aturan hukum dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Sementara itu, Bagian Humas PT TUN Makassar H Andri Mosepa mengatakan segera menindaklanjuti saat menerima surat permohonan tersebut untuk diteruskan ke tingkat Mahkamah Agung.

"Setelah ini kami terima, maka akan kami serahkan ke Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti. Kami sudah terima berkas laporan ini," kata Andri sekaligus Hakim Tinggi PT TUN Makassar itu kepada wartawan disela menerima surat di kantor pengadilan setempat.