Mamuju (ANTARA Sulbar) - Anggota DPR-RI dari Partai Demokrat, Boki Ratu Nita Budhi Susanti, SE mengatakan penetapan karateker Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Provinsi Sulawesi Barat, paling lambat dilaksanakan pekan depan.
"Kami sudah menghubungi Direktorat Jendral Otonomi Daerah (Dirjen Otoda) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), mengenai penetapan karateker Mateng yang belum dilaksanakan hingga saat ini," kata Boki Ratu Nita Budhi Susanti saat berada menghadiri Seminar Nasional Tentang Sistem Ketatanegaraan yang digelar MPR-RI, di Mamuju, Jumat.
Dia mengatakan, Dirjen Otoda Kemendagari menyatakan, penetapan karateker Mateng yang telah resmi dimekarkan dari Kabupaten induknya Kabupaten Mamuju yang merupakan Ibukota Provinsi Sulbar melalui Undang Undang Nomor 4 tahun 2013, akan ditetapkan pekan depan.
Menurut dia, Pemerintah Provinsi Sulbar sebelumnya telah mengusulkan tiga nama pejabat di Provinsi Sulbar dan Kabupaten Mamuju yang akan ditetapkan menjadi karateker Mateng kepada Kemendagri.
Namun, kata dia, karena tiga pejabat yang dimaksud akan segera memasuki maka pensiun, maka pengusulan kembali dilakukan pemerintah di Sulbar kepada Kemendagri untuk nantinya ditetapkan.
"Tiga nama yang diusulkan saat ini oleh pemerintah di Sulbar, telah disampaikan kepada Kemendagri dan usulan itu telah diterima, namun Kemendagri belum membeberkan tiga nama itu," katanya.
Ia mengatakan, dengan usulan itu maka Kemendgari telah berjanji akan menetapkan karateker Mateng melalui surat keputusan paling lambat pekan depan.
"DPR-RI juga akan mendesak kepada Kemendagri agar penetapan karateker Mateng tidak ditunda lagi, agar segera Mateng memiliki pemerintahan yang akan membawa daerah itu maju dan berkembang," katanya.
Ia juga berharap agar masyarakat yang ada di Mateng dapat sabar menunggu ditetapkannya karateker Mateng karena sudah hampir ditetapkan. Agus Setiawan
Berita Terkait
KPK menyita bukti transaksi keuangan kasus korupsi rumah jabatan DPR
Kamis, 2 Mei 2024 20:03 Wib
Komisi II DPR : Pemerintah perlu sikapi usulan penundaan seleksi CASN pada 2024
Kamis, 2 Mei 2024 13:07 Wib
Ketua DPR mengingatkan pentingnya perlindungan dan keadilan pada Hari Buruh 2024
Rabu, 1 Mei 2024 10:11 Wib
KPK geledah Gedung DPR RI terkait dugaan korupsi kelengkapan rumah jabatan
Selasa, 30 April 2024 15:49 Wib
AHY-DPR komunikasikan 2.086 Ha lahan IKN bermasalah
Sabtu, 27 April 2024 21:37 Wib
Desi Ratnasari memilih kantor DPRD Sulsel lakukan penelitian doktor
Rabu, 24 April 2024 0:41 Wib
Komisi II DPR: UU Pemilu perlu direvisi setidaknya mencakup tiga hal
Selasa, 23 April 2024 17:39 Wib
Komisi IX DPR RI mendukung BPJS Kesehatan siapkan posko mudik
Minggu, 7 April 2024 2:17 Wib