Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
"Kami berharap seluruh penyelenggara negara yang jadi wajib lapor LHKPN, menyampaikan LHKPN-nya, baik itu secara berkala maupun baru menjabat," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Ali mengungkapkan pihaknya telah mendengar pemberitaan soal Dito Ariotedjo yang akan segera menyerahkan LHKPN-nya kepada KPK dalam waktu dekat.
KPK pun menyambut baik informasi dan tersebut dan mempersilakan yang bersangkutan untuk memenuhi salah satu kewajiban-nya sebagai penyelenggara negara.
"Kami persilakan untuk dilaporkan LHKPN, sehingga nanti kami lakukan klarifikasi dan proses-proses berikutnya," ucap Ali.
Lebih lanjut Ali mengungkapkan belum ada sanksi tegas bagi para penyelenggara negara yang terlambat melaporkan LHKPN-nya.
Meski demikian lembaga antirasuah saat ini tengah mempersiapkan strategi baru untuk memperkuat fungsi pengawasan dan monitoring melalui instrumen LHKPN.
"Secara substansi LHKPN kan saat ini sanksinya administratif, oleh karena itu, saat ini justru kemudian KPK mengembangkan strategi baru," ujar Ali.
Hingga Rabu (5/7), LHKPN Dito masih belum tercantum di situs elhkpn.kpk.go.id.
Dito Ariotedjo dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Senin (3/4) sore.
Dito menggantikan Zainudin Amali yang telah mengajukan surat pengunduran diri selaku Menpora sejak 9 Maret 2023.
Dito Ariotedjo merupakan Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Periode 2017-2022, organisasi kepemudaan yang berada di bawah Partai Golkar. Dito diketahui menjadi Ketua Panitia HUT Ke-58 Golkar pada tahun lalu.
Pria kelahiran Jakarta, 25 September 1990 itu adalah pengusaha yang pada 2021 bekerja sama dengan Raffi Ahmad dan CEO Prestige Motor untuk membentuk Rans Sport.
Berita Terkait
KPK : Kasus Rafael Alun bisa menjadi preseden penindakan berbasis LHKPN
Kamis, 24 Agustus 2023 15:10 Wib
KPK: Menpora Dito Ariotedjo punya waktu 100 hari untuk melaporkan LHKPN
Kamis, 6 Juli 2023 13:52 Wib
KPU wajibkan caleg lapor LHKPN usai terpilih
Rabu, 24 Mei 2023 20:19 Wib
KPK: Caleg wajib mengisi laporan LHKPN
Rabu, 24 Mei 2023 19:59 Wib
KPK hentikan klarifikasi LHKPN AKBP Achiruddin setelah ditemukan bukti dugaan gratifikasi
Kamis, 11 Mei 2023 22:48 Wib
KPK fokus periksa LHKPN AKBP Achiruddin Hasibuan
Senin, 1 Mei 2023 14:41 Wib
Ganjar Pranowo laporkan harta kekayaan sebesar Rp11,7 miliar di LHKPN
Jumat, 21 April 2023 22:28 Wib
KPK : Tidak menemukan kejanggalan di LHKPN Endar Priantoro
Sabtu, 1 April 2023 17:28 Wib