Mamuju (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mendorong percepatan penanganan stunting di Provinsi Sulawesi Barat.
"Saya berkunjung ke Sulbar dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait perkembangan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem," kata Muhadjir Effendy, melalui rilis yang diterima Antara, di Mamuju, Jumat.
Dalam kunjungannya di Sulbar, Menko PMK juga menyempatkan berkunjung ke Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sekaligus menyerahkan bantuan serta berdialog langsung dengan keluarga sasaran terdampak stunting dan kemiskinan ekstrem.
Menko Muhadjir berharap penerima bantuan stunting dan kemiskinan ekstrem tepat sasaran dan mendorong pemda melalui dana desa lebih maksimal dalam mengalokasikan untuk penanganan stunting dan Kemiskinan ekstrem.
"Jangan sampai salah sasaran," kata Menko PMK.
Ia juga meminta para pejabat di Sulbar dapat menjadi bapak asuh stunting. Bahkan, Menko Muhadjir juga menyatakan bersedia menjadi bapak asuh untuk dua keluarga stunting di Sulbar.
"Kalau semua pejabat mau menjadi bapak asuh, saya kira stunting bisa kita turunkan 14 persen," ujar Muhadjir Effendy.
Selain berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, pada kesempatan itu Menko PMK juga melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani di Desa Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.
Pada kunjungannya di Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani, Menko Muhadjir berharap pondok pesantren yang memiliki 654 santri dan santriwati itu, dapat menghadirkan kader bangsa yang unggul.
Ia juga mendoakan agar para tenaga pengajar senantiasa diberi kesehatan dalam membimbing santri Ponpes Syekh Hasan Yamani.
Sementara, Penjabat Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan terima kasih atas kunjungan Menko PMK Muhadjir Effendy di Sulbar.
Sejak menjabat sebagai Penjabat Gubernur pada Mei 2023, Zudan Arif Fakrulloh langsung membentuk Satgas penanganan Masalah 4+1 Sulbar, yakni kemiskinan, stunting, anak tidak sekolah, perkawinan anak dan Inflasi.
"Melalui satgas, Pemprov juga mengarahkan setiap OPD menangani dua kecamatan untuk masalah 4+1 tersebut," katanya.
Berita Terkait
Menko PMK : WFH dua hari hanya berlaku bagi ASN
Sabtu, 13 April 2024 16:43 Wib
Menko PMK : 12 orang meninggal akibat kecelakaan di KM 58 tol Jakarta-Cikampek
Senin, 8 April 2024 13:47 Wib
Pemprov Sulawesi Barat mengintensifkan vaksinasi ternak cegah penyebaran PMK
Kamis, 7 Maret 2024 10:23 Wib
Menko PMK membantah presiden politisasi bansos
Rabu, 7 Februari 2024 20:28 Wib
Menko PMK memaparkan lima target untuk wujudkan Indonesia Emas 2045
Senin, 22 Januari 2024 15:37 Wib
Pemerintah Indonesia menetapkan Pajak Rokok Elektrik berlaku mulai 1 Januari 2024
Sabtu, 30 Desember 2023 12:59 Wib
Menko PMK : Sulit untuk memastikan ASN bisa 100 persen netral saat Pemilu
Senin, 18 Desember 2023 14:42 Wib
Menko PMK berpesan agar warga terapkan Prokes saat liburan Natal dan tahun baru 2024
Senin, 18 Desember 2023 14:04 Wib