Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berpesan kepada warga yang akan berlibur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 untuk menerapkan protokol kesehatan seiring dengan kenaikan kasus penularan COVID-19 akhir-akhir ini.
"Pesan saya kepada warga agar upaya untuk menikmati libur panjang, baik libur Natal maupun tahun baru ini berjalan dengan enak, gembira dan bahagia, maka supaya berhati-hati terutama mematuhi protokol kesehatan sebagaimana biasanya kita ketika menghadapi COVID-19," ujar Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin.
Muhadjir mengatakan kasus penularan COVID-19 di sejumlah negara mulai mengalami peningkatan, termasuk di Indonesia. Namun kenaikan tersebut tak perlu disikapi dengan kepanikan atau sesuatu yang berlebihan.
Muhadjir menyebut status endemi yang berlaku di Indonesia bukan berarti SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 sirna dari muka bumi.
"Jangan kemudian menciptakan kepanikan-kepanikan termasuk aparat di daerah tidak usah menganggap ini suatu hal yang luar biasa, ini biasa-biasa saja dan sudah kita prediksi bahwa nanti ketika memasuki masa endemi itu COVID-19 yang masih akan tetap bergentayangan di sekitar kita," kata Muhadjir.
Di samping itu, kata dia, masyarakat Indonesia secara keseluruhan sudah berada pada puncak kekebalan kelompok (herd immunity). Kendati demikian, ia juga mendorong masyarakat yang belum mendapat vaksin penguat maupun belum pernah mendapat vaksin untuk segera melakukan vaksinasi.
Sebelumnya, Kemenkes RI menyiapkan lebih dari 143 posko mudik yang tersebar di sepanjang lintasan mudik Natal dan Tahun Baru 2024. Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono mengatakan pemerintah masih menyimpan persediaan 4,1 juta dosis vaksin COVID-19 yang masih bisa dipakai memenuhi kebutuhan pemudik Natal dan tahun baru.
Ia menyebut tren kenaikan kasus COVID-19 di kisaran 35-40 kasus per 6 Desember 2023, dengan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit tercatat 60-131 orang, masih dalam level yang terkendali.
"Masih belum terlalu signifikan kenaikannya. Masih terkendali," katanya.
Berita Terkait
MK: KPU tidak mengubah PKPU 19/2023 tidak melanggar hukum
Senin, 22 April 2024 11:04 Wib
Bareskrim Polri tangkap lima tersangka selundupkan 19 kg sabu dari Malaysia
Selasa, 16 April 2024 22:04 Wib
OJK mengakhiri restrukturisasi kredit karena perbankan sudah resilien
Minggu, 31 Maret 2024 18:00 Wib
Operasi SAR diperpanjang setelah penemuan jasad korban Kapal Yuiee Jaya 2
Selasa, 19 Maret 2024 3:16 Wib
Pemilu 2024 - KPU telah sahkan perolehan suara 33 provinsi hingga hari ke-19 rekapitulasi
Senin, 18 Maret 2024 3:28 Wib
BPBD usulkan 19.000 warga Sulbar dapat bantuan gempa
Sabtu, 16 Maret 2024 1:49 Wib
BMKG peringatkan potensi hujan lebat di Sulawesi Selatan dan 19 provinsi
Kamis, 14 Maret 2024 6:20 Wib
Pemkab Luwu Utara usulkan 19 ruas jalan masuk program IJD 2024
Selasa, 27 Februari 2024 6:28 Wib