Mamuju (ANTARA Sulbar) - DPRD Provinsi Sulawesi Barat memberikan penilaian terhadap kinerja ULP (Unit Layanan Pengadaan) pemerintah provinsi setempat dengan predikat buruk.
"Kinerja tim pokja ULP Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar sangat mengecewakan sehingga perlu dilakukan evaluasi," kata Wakil Ketua DPRD Sulbar, H AM Natsir Nawawi di Mamuju, Rabu.
Menurutnya, penilaian atas kinerja tim pokja ULP yang dipimpin Harun bukan tanpa alasan. Buktinya, serapan kegiatan lelang proyek yang didanai melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) hingga memasuki triwulan IV masih berkutat di bawah angka 50 persen.
Akibatnya kata dia, proyek yang semestinya sudah dinikmati masyarakat akhirnya terhambat akibat ULP selaku `leading` sektor yang melakukan pelelangan tidak bekerja secara profesional dan proporsional.
"Kita bisa bayangkan, masih ada ribuan paket proyek APBD tahun anggaran 2013 belum ditenderkan. Kondisi itu tentu merugikan kontraktor lokal terlebih lagi masyarakat kita," jelasnya.
Politisi Partai Demokrat ini berharap, pemprov Sulbar melakukan evaluasi terhadap beragam persoalan yang terjadi di ULP.
Tidak heran kata dia, jika selama ini DPRD dipaksa sibuk melayani tuntutan para pengusaha lokal yang meminta agar tim pokja ULP dibubarkan saja.
"Jika tim pokja yang ada sekarang tidak cakap melaksanakan tugasnya maka sebaiknya dicarikan alternatif lain atau kegiatan proyek ini dilelangkan oleh masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)," terang Natsir.
Natsir menambahkan, secara kelembagaan tentu merasa kecewa terhadap pola penyelenggaraan pemerintah yang makin tidak bersih.
"Kepemimpinan Anwar Adnan Saleh dinilai gagal karena telah membiarkan anak buahnya melakukan dugaan penyimpangan kewenangan terhadap proses pelelangan di ULP," katanya.
Senada yang disampaikan Anggota DPRD Sulbar, Hasan Bado juga memberikan kritik pedas terhadap pemprov Sulbar khususnya kinerja Pokja ULP.
"Sangat tidak relevan tim pokja yang dibentuk hanya diisi pegawai yang tidak memiliki kompetensi. Masa orang yang didudukkan di Pokja sama sekali tidak ada kompetensinya atau tidak bersertivikat," ungkap Hasan. N Sunarto
Berita Terkait
Kapolda Sulbar dan DPRD Lampung sepakati penegakan hukum sengketa tanah
Kamis, 25 April 2024 20:03 Wib
Pemprov Sulbar kembali gelar gerakan pangan murah
Kamis, 25 April 2024 19:07 Wib
Ditlantas dan Tim RTMC tingkatkan keselamatan berlalu lintas di Sulawesi Barat
Kamis, 25 April 2024 16:10 Wib
BPSIP Sulbar sertifikasi 4.280 pohon benih kopi
Kamis, 25 April 2024 9:32 Wib
Dishut Sulbar bina petani kembangkan usaha jamur tiram
Kamis, 25 April 2024 0:39 Wib
Kemenkumham Sulbar ingatkan pentingnya penghapusan jaminan fidusia
Rabu, 24 April 2024 22:13 Wib
SMK Mamuju terima mobil listrik bantuan Presiden Jokowi
Rabu, 24 April 2024 21:33 Wib
Pj Gubernur Sulbar: Presiden Jokowi dukung pembangunan infrastruktur
Rabu, 24 April 2024 19:54 Wib