Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, menerima tiga jalan irigasi dan jaringan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI menjadi barang milik daerah/aset Pemprov Sulsel.
Pelaksana Harian (Plh) Sekda Sulsel Andi Muhammad Arsjad, dalam keterangannya di Makassar, Kamis, menjelaskan pemerintah pusat menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada Pemprov Sulsel dengan tiga item infrastruktur yang lokasinya berada di batas antara Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan.
Ketiga item infrastruktur tersebut, yakni, jalan Sabbang - Tallang - Seko - Rampi - Batas Provinsi Sulawesi Tengah dengan tahun perolehan 2019 dan nilai perolehan Rp28,3 miliar lebih, pembangunan jalan Seko - Rampi - Batas Provinsi Sulawesi Tengah dengan tahun perolehan 2020 dan nilai perolehan Rp27,05 miliar lebih.
"Serta pembangunan jalan Bua - Rantepao dengan tahun perolehan 2020 dan nilai perolehan Rp28,01 miliar lebih," katanya.
Dengan adanya BMN ini, maka Muhammad Arsjad menyampaikan rasa terimakasihnya kepada pemerintah pusat yang telah menyerahkan tiga aset tersebut kepada pemerintah provinsi sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.
Tidak hanya itu, lanjutnya, hadirnya tiga aset ini juga akan membantu kelancaran transportasi angkutan barang yang tentu akan mendukung jalur distribusi antar daerah dan antar provinsi.
Pemprov Sulsel berharap transportasi kita bisa lebih lancar termasuk pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan lebih mudah untuk saling terhubung antar wilayah. Mengingat Sulawesi Selatan memiliki wilayah yang cukup luas.
"Kita dari Pemprov sekali lagi menyampaikan terima kasih adanya penyerahan Barang Milik Negara ini. Kita berharap Pemprov tetap jadi perhatian Pemerintah Pusat termasuk pembangunan jalan dan jembatan," ujarnya.
Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.
"Guidance dari bu Menkeu (Sri Mulyani) sebagai bentuk akuntabilitas atas anggaran yang diberikan pada PUPR itu kita kembali ke masyarakat dalam bentuk infrastruktur ekonomi dan kerakyatan," ucap Basuki.
Basuki juga menjelaskan, serah terima BMN tersebut sudah rutin dilaksanakan setiap tahun. Pada 2022, sudah dua kali melakukan hal itu. Sementara di tahun 2023, menjadi pertama kali.
Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengaku berterima kasih karena Kementerian PUPR sudah bersikap transparan dan menyampaikan hasil program pembangunan kepada publik yang dibiayai oleh APBN. Menurutnya, serah terima BMN tersebut merupakan simbol kehadiran negara.
"Dengan adanya aktivitas ini, bisa ditunjukkan kepada masyarakat bahwa pembangunan yang berasal dari uang rakyat manfaatnya juga dirasakan oleh masyarakat," tuturnya.
Diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada pemerintah daerah, yayasan dan perguruan tinggi. Infrastruktur yang diserahkan memiliki nilai perolehan sebesar Rp 15,41 triliun dari berbagai bidang.
Adapun BMN yang diserahkan kepada enam kementerian/lembaga, tujuh pemerintah provinsi, 17 pemerintah kota, 43 pemerintah kabupaten, dan satu yayasan.
Selain Pemprov Sulsel, Pemerintah Pusat juga menyerahkan Bantuan Milik Negara kepada Pemerintah Kabupaten Luwu juga mendapatkan dua BMN, yakni Jembatan Gantung Paccerakkang; dan Jembatan Gantung Pelalan.
Berita Terkait
Kemenkumham Sulsel monev pengelolaan BMN di Rutan Sengkang
Minggu, 31 Maret 2024 14:41 Wib
Kemenkumham Sulsel gelar pra rekonsiliasi laporan keuangan dan BMN
Senin, 15 Januari 2024 22:12 Wib
DJKN Sulseltrabar merampungkan sertifikasi BMN hingga 8.454 bidang tanah
Rabu, 20 Desember 2023 21:11 Wib
Sensus BMN guna mengoptimalkan pengelolaan aset negara
Minggu, 3 Desember 2023 9:54 Wib
DJKN Sulseltrabar sertifikasi BMN sebanyak 6.435 bidang hingga Oktober 2023
Selasa, 28 November 2023 19:04 Wib
DJKN Sulsel melakukan sertifikasi BMN sebanyak 2.276 bidang per Agustus 2023
Jumat, 29 September 2023 0:53 Wib
Kemenkumham Sulsel gelar pra-rekonsiliasi data laporan keuangan dan BMN
Senin, 3 Juli 2023 16:21 Wib
DJKN Sulseltrabar targetkan 7.791 bidang tanah BMN disertifikasi di 2023
Jumat, 30 Juni 2023 17:47 Wib