Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel) telah melaksanakan monitoring dan evaluasi guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) di Rutan Sengkang. beberapa waktu lalu.
“Kegiatan monev keuangan dan BMN ini adalah hal yang sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset negara di Rutan Sengkang," kata Kepala Subbagian (Kasubbag) Keuangan dan BMN Kanwil Kemenkumham Sulsel Feny Feliana dalam keterangan, Minggu (30/3).
Tim Kemenkumham Sulsel melakukan pengecekan dan evaluasi atas penyerapan anggaran dan Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) Triwulan I Tahun 2024 pada pengelolaan keuangan.
Sementara dalam hal pengelolaan BMN, Tim Monev melakukan pengecekan dan evaluasi permohonan penghapusan kendaraan dinas Rutan Sengkang dan permohonan rencana alih fungsi Gedung Kantor Lama menjadi mess atau tempat tinggal bagi pegawai yang tidak memiliki rumah.
Menurut Feny, kegiatan monev keuangan juga merupakan upaya percepatan optimalisasi penyerapan anggaran dengan menginventarisir secara detail terhadap anggaran yang belum direalisasikan dan dibelanjakan oleh seluruh satuan kerja se-Sulsel.
Selain itu, kegiatan monev BMN adalah wujud pengelolaan aset negara yang dilakukan secara profesional dan modern demi meningkatnya efisiensi, efektivtas, dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Hal tersebut sesuai dengan amanat Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Liberti Sitinjak.
Dari hasil monev tersebut terkait keuangan, tim monev mengapresiasi bahwa realisasi anggaran non rutin pada Rutan Sengkang telah mencapai 37,06 persen pada triwulan I tahun 2024.
Sementara hasil monev BMN, tim monev menyarankan agar jajaran Rutan Sengkang segera menindaklanjuti permohonan penghapusan kendaraan dan permohonan alih fungsi gedung kantor lama.
Adapun monev ini melibatkan Irmawati, Malik Ibrahim, dan Erdi Sitorus yang merupakan Pelaksana pada Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN Kanwil. (*/Inf)
Berita Terkait
MK menerima 15 permohonan sengketa pilkada provinsi termasuk Sulsel
Kamis, 12 Desember 2024 15:28 Wib
DPRD ungkapkan anggaran penanganan bencana di Sulsel minim
Kamis, 12 Desember 2024 13:38 Wib
Dishub Sulsel cek kelayakan ratusan bus menjelang mudik Nataru
Kamis, 12 Desember 2024 11:25 Wib
Dishub Sulsel memperkirakan 3,7 juta warga mudik saat libur akhir tahun
Kamis, 12 Desember 2024 6:13 Wib
Bentang Alam Seko Rongkong di Sulsel jadi rumah bagi satwa liar
Rabu, 11 Desember 2024 21:35 Wib
Dugaan pelanggaran, Belasan komisioner Bawaslu di Sulsel diadukan ke DKPP
Rabu, 11 Desember 2024 21:30 Wib
Kakanwil Kemenag Sulsel mengapresiasi kegiatan Kemenag Wajo
Rabu, 11 Desember 2024 19:41 Wib
Pemprov Sulsel telah tanam 12,5 juta pohon sebagai upaya rehabilitasi hutan
Rabu, 11 Desember 2024 19:39 Wib