Makassar (ANTARA) -
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Provinsi Sulawesi Selatan menyelaraskan program antarperangkat daerah yang diawali dari pertemuan Forum Perangkat Daerah.
“Kegiatan ini juga bertujuan mempertajam target serta indikator kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Termasuk mengoptimalkan kebutuhan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif Perangkat Daerah,” kata Kepala Diskominfo-SP Sulawesi Selatan Andi Winarno Eka Putra di Makassar, Jumat.
Ia menyampaikan upaya menyelaraskan program dan kegiatan antarperangkat daerah itu dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran dan prioritas urusan Kominfo, Statistik dan Persandian sesuai dengan kewenangan perangkat daerah.
Pertemuan Forum Perangkat Daerah itu dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Andi Muhammad Arsjad yang dihadiri Komisioner Komisi Informasi (KI) Sulsel, KPID Sulsel, serta para Kepala Dinas Kominfo Kabupaten/Kota se Sulsel.
Adapun narasumber dihadirkan dari Inspektorat Sulsel, perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulsel, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel.
"Mereka menyajikan penjelasan, informasi dan kebijakan yang nantinya akan menjadi referensi dalam perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran berbagai program maupun kegiatan yang terkait dengan urusan Kominfo, Statistik dan Persandian," ujar Andi Winarno.
Dalam paparan materi yang dipandu oleh Sekretaris Diskominfo-SP Sulsel Andi Taufik itu, Bappelitbangda menekankan arah kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025 urusan Kominfo, Statistik, dan Persandian.
Sementara pihak Inspektorat memaparkan terkait Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam Pelaksanaan dan Evaluasi Rencana Kerja (Renja).
Selain itu, Kepala Dinas Kominfo-SP Sulsel memaparkan terkait Rencana Kerja Diskominfo-SP Tahun 2025. Sedangkan materi BKAD Sulsel terkait Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah dipaparkan secara virtual.
