Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan bahas program layanan hukum dan pembentukan produk hukum daerah dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk mendorong capaian optimal beberapa program hukum dan HAM di wilayah.
Tim Kemenkumham Sulsel dipimpin Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Hernadi bersama Kepala Bidang Hukum, Andi Haris dan Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Agry Caesar dan Jajaran melakukan koordinasi dengan Pemkab Luwu Utara dan diterima Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani di Masamba, Kamis (21/3).
Hernadi mengatakan program layanan hukum dan HAM yang ada di wilayah sangat lekat dengan pemerintah daerah, disebabkan kabupaten/kota sebagai Daerah Otonom yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Kita berharap sinergitas dengan Pemda berjalan baik, karena program di wilayah ini tonggaknya banyak ada di Pemda," ujarnya.
Program tersebut antara lain Layanan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual , Layanan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Perseorangan,Penilaian Indeks Reformasi Hukum, Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM, Pelaporan Aksi HAM, kemudian Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah dan ke depan juga terkait Pelayanan Publik Berbasis HAM.
Sementara itu, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani merasa sangat terhormat atas kunjungan dan perhatian Kemenkumham Sulsel terkait program layanan yang sangat berguna khususnya kepada mayarakat Luwu Utara.
"Mudah-mudahan ini menjadi kerjasama yang baik dalam meningkatkan program layanan hukum dan HAM di Luwu Utara," ujar Indah didampingi Kepala Bagian Hukum Pemkab Luwu Utara Suryadi.
Terpisah, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak mengatakan bahwa pihaknya giat membangun sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan di Wilayah Sulawesi Selatan.
"Mustahil program-program nasional dapat dicapai di Wilayah tanpa kerja tim dan kolaborasi, olehnya itu Koordinasi dengan Pemerintah Daerah sangat penting," Kata Liberti.
Kunjungan ini turut dihadiri oleh Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Syafar Syarif, Firmanullah dan Zulkifli Annas serta Andi Wildania dan Fajar Kartini mewakili jajaran pelaksana pada Bidang Pelayanan Hukum.(*/Inf)
Berita Terkait
Pemprov Sulsel tambahkan hadiah bagi juara MTQ di Takalar
Kamis, 9 Mei 2024 0:52 Wib
BB KSDA Sulsel evakuasi buaya muara asal pulau di Kabupaten Pangkep
Rabu, 8 Mei 2024 22:25 Wib
Pemprov Sulsel beri bantuan pendampingan "trauma healing" bagi korban bencana
Rabu, 8 Mei 2024 21:56 Wib
BPBD Sulsel fokus tangani desa terisolir di Latimojong Luwu
Rabu, 8 Mei 2024 18:37 Wib
USAID IUWASH Tangguh dan lima daerah di Sulsel kerja sama sanitasi aman
Rabu, 8 Mei 2024 17:45 Wib
Pj Gubernur ajak ulama gelar doa bersama hadapi bencana di Sulsel
Rabu, 8 Mei 2024 16:19 Wib
Ombudsman sikapi dugaan suap seleksi KPID dan KI Sulsel
Rabu, 8 Mei 2024 15:12 Wib
Kemenkumham Sulsel beri bantuan kepada warga terdampak bencana di sejumlah kabupaten
Rabu, 8 Mei 2024 15:10 Wib