Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim memastikan akan menghentikan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tidak rasional di perguruan tinggi.
“Saya berkomitmen beserta Kemendikbudristek memastikan, karena tentunya ada rekomendasi dari kami, untuk memastikan bahwa lompatan-lompatan yang tidak rasional itu akan kami berhentikan,” katanya dalam Raker bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Selasa.
Pernyataan Nadiem tersebut sebagai respon atas isu yang sedang beredar di masyarakat terkait biaya UKT yang melonjak tinggi hingga menyebabkan adanya demo mahasiswa di berbagai daerah.
Nadiem mengingatkan kepada perguruan tinggi negeri (PTN) bahwa apabila terdapat kenaikan biaya UKT yang bahkan untuk mahasiswa dengan tingkat ekonomi lebih tinggi harus tetap rasional dan masuk akal.
Ia mengaku mendengar banyak desas-desus mengenai lompatan biaya UKT yang cukup fantastis terhadap UKT di atas golongan kedua di beberapa PTN.
Nadiem pun memastikan pihaknya akan segera mengevaluasi, mengecek, hingga melakukan assessment terhadap kenaikan UKT yang tidak wajar ini sehingga nantinya kenaikannya akan diberhentikan.
“Saya ingin meminta semua ketua perguruan tinggi dan program studi untuk memastikan kalau pun ada peningkatan harus rasional, masuk akal, dan tidak terburu-buru apalagi melakukan lompatan (UKT) yang besar,” katanya.
Sebelumnya beberapa waktu lalu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Tjitjik Sri Tjahjandarie mengatakan terdapat penambahan kelompok UKT di beberapa PTN terutama untuk memberikan fasilitas pada mahasiswa dari keluarga yang mampu.
Sementara permasalahan terjadi karena kampus memberikan lompatan biaya UKT sangat besar yang biasanya terjadi mulai dari UKT golongan empat ke golongan lima dan seterusnya dengan besaran rata-rata lima sampai 10 persen hingga menjadi menjadi polemik bagi mahasiswa.
Dalam hal ini, Nadiem mengatakan peraturan UKT baru tersebut hanya berlaku bagi mahasiswa baru tahun ajaran mendatang sehingga tidak berlaku untuk mahasiswa yang sudah belajar di perguruan tinggi.
Selain itu, peraturan itu juga tidak akan diterapkan terhadap mahasiswa baru dengan kemampuan ekonomi belum memadai karena mereka akan masuk UKT golongan satu dan dua dengan besaran yang telah ditetapkan pemerintah.
“Ini hanya berlaku untuk mahasiswa baru dan tidak akan berdampak besar bahkan sama sekali pada mahasiswa dengan tingkat ekonomi belum memadai. Dalam UKT ada tangganya dan tangga terendah yaitu satu dan dua tidak akan berubah,” kata Nadiem.
Berita Terkait
Ketua Pansus Haji: BPKH tidak berperan dalam kisruh alokasi kuota haji tambahan
Selasa, 3 September 2024 19:19 Wib
OIKN usulkan anggaran Rp26 triliun untuk biaya pemeliharaan di IKN pada 2025
Kamis, 22 Agustus 2024 7:19 Wib
Pemkab Toraja menggiatkan program Gertak tekan biaya layanan
Rabu, 14 Agustus 2024 1:13 Wib
Danlanud Hasanuddin tanggung biaya pengobatan korban penembakan di Palu
Sabtu, 13 Juli 2024 1:14 Wib
Kemendikbudristek menyiapkan Rp14,69 triliun untuk KIP Kuliah 2025
Rabu, 5 Juni 2024 15:19 Wib
Efisiensi Makassar New Port hingga 60 persen dengan elektrifikasi operasional bongkar muat
Jumat, 31 Mei 2024 1:18 Wib
Pj Gubernur Sulsel: Pembangunan Stadion Sudiang dianggarkan dari APBN
Minggu, 12 Mei 2024 22:50 Wib
Unhas bantu membiayai pendidikan 86 mahasiswa
Kamis, 2 Mei 2024 19:54 Wib