Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan pendampingan monitoring dan pemanfaatan sistem probity advice di Lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Penjabat Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra di Makassar, Senin, mengatakan, tujuan dari kegiatan itu untuk monitoring pelaksanaan sekaligus mengedukasi pemanfaatan sistem inovasi probity advice di lingkup pemkot Makassar.
"LKPP RI memiliki sebuah sistem probity advice dan ini adalah bagian dari edukasi yang kita lakukan bersama agar pengadaan yang dilakukan tetap dijalankan secara profesional," ujarnya.
Probity advice dapat didefinisikan sebagai kegiatan pemberian pendapat atau saran yang dapat dilakukan pada tiap tahapan pengadaan yang menerapkan prinsip probity sekaligus manajemen risiko yang bertujuan untuk mencapai nilai efisiensi dalam pengadaan barang/jasa.
Firman mengatakan kegiatan edukasi yang dilaksanakan sebagai upaya untuk memenuhi dan mewujudkan pengadaan yang kredibel dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yakni efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, serta menjaga etika pengadaan barang/jasa.
Menurut Firman, Probity Advice ini dapat melancarkan proses pelaksanaan pengadaan, meningkatkan kepercayaan diri para pelaku pengadaan, dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta transparansi pengadaan.
Di Pemkot Makassar sendiri sangat menjunjung tinggi transparansi dalam melakukan berbagai proses pengadaan barang dan jasa.
“Sesuai arahan Wali Kota Makassar untuk selalu menekankan seluruh OPD agar mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa,” katanya.
Hal itu juga terbukti jika merujuk Keputusan Wali Kota Makassar Nomor: 637/188.4.45/tahun 2024 tentang Penerapan Proyek Strategis. Terdiri dari 21 program yang mana mayoritas dari kegiatan ini mendapatkan probity Advice LKPP-RI.
“Ini menunjukkan bahwa keterkaitan kerjasama Pemkot Makassar dengan LKPP-RI sangat erat dan tidak terpisahkan,” terangnya.
“Saya harap dengan edukasi hari ini kita bisa mewujudkan tata pemerintahan atau good governance yang baik untuk semua,” tambahnya.
Sementara, Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP RI, R. Fendy Dharma Saputra, mengungkapkan probity advice adalah layanan LKPP dalam mendampingi proses pengadaan dengan menerapkan prinsip kejujuran, kebenaran dalam mencapai tujuan value of money dalam pengadaan.
“Kami presentasikan tadi adalah salah satu bentuk inovasi dimana LKPP sebagai salah satu fungsi memberikan bantuan hukum, pendapat hukum, memberikan bantuan teknis dan advokasi di Lingkup Pemkot Makassar,” tuturnya.
Kata dia, probity advice bersifat pendampingan. Dalam pelaksanaannya sendiri, LKPP menggandeng pihak yang kompeten dan berkolaborasi untuk terlibat menjadi advidsor sehingga dapat mengaplikasikan pengadaan barang/jasa kepada kementerian, lembaga atau pemerintah daerah penerima manfaat.
