Kemenkeu: Anggaran IKN naik jadi Rp42,5 triliun untuk kualitas infrastruktur

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyampaikan, anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024 yang naik sekitar Rp1,9 triliun menjadi Rp42,5 triliun diperlukan untuk memenuhi kualitas pembangunan infrastruktur IKN.

Sebelumnya berdasarkan laporan APBN KiTa Edisi Juli 2024, Pemerintah menetapkan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp40,6 triliun.

“Jadi ini terutama karena untuk memenuhi kualitas dari bangunan-bangunan termasuk juga jalan tol. Jadi di dalam pelaksanaan di lapangan ditemukan beberapa area yang memerlukan penguatan dari bangunannya maupun jalan tol sehingga itu perlu ditambahkan anggaran,” kata Isa saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus di Jakarta, Selasa.

Isa merinci, ada beberapa proyek infrastruktur yang dikebut untuk rampung tahun ini, mulai dari perbaikan sarana sekolah hingga fasilitas puskesmas di IKN.

Bangunan-bangunan tersebut, menurut dia, perlu segera selesai guna menunjang proses pemindahan para Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN.

“Itu juga dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas, perbaikan baik sarana dan prasarananya sehingga nanti mampu mengantisipasi kedatangan ASN pada tahun ini,” jelasnya.

Berdasarkan data APBN KiTa, tahun ini pagu anggaran IKN terus mengalami kenaikan. Pada Februari, pemerintah menetapkan anggaran untuk IKN sebesar Rp39,3 triliun, kemudian Maret naik menjadi Rp39,6 triliun, pada April menjadi Rp39,8 triliun, serta Mei Rp40,6 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi anggaran untuk pembangunan IKN telah mencapai Rp11,2 triliun per Juli 2024. Realisasi tersebut mencakup 26,4 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan Pemerintah sebesar Rp42,5 triliun untuk tahun 2024.

“Jadi yang baru cair memang kelihatannya Rp11,2 triliun untuk yang pagu 2024 ini, yang nilainya Rp42,5 triliun. Tapi tidak berarti belanjanya nanti hanya Rp11,2 triliun, masih akan ada penyerapan dan ini biasanya akselerasi untuk pencairan terjadi di Q3 maupun di kuartal terakhir (2024),” kata Sri Mulyani.

Ia mengatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah memiliki sekitar 108 kontrak pembangunan senilai Rp84,2 triliun, namun belum semua pembayarannya terserap.

“Pak Bas (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono) mengatakan ada 108 paket nilainya Rp84,2 triliun. Sudah dikontrakkan. Nah dikontrakkan bukan berarti uangnya sudah keluar karena mereka have to deliver baru kita pay atau ada perjanjian kontraknya per termin,” katanya.

Dalam konferensi pers, Bendahara Negara itu menyampaikan bahwa total alokasi anggaran IKN Tahun 2022-2024 tercatat sebesar Rp75 triliun. Realisasi tahun 2022 sebesar Rp5,5 triliun, kemudian meningkat signifikan Rp27 triliun pada 2023.

Realisasi untuk klaster infrastruktur tercatat sebesar Rp9 triliun dari pagu Rp39,3 triliun, sementara untuk klaster non infrastruktur tercatat Rp2,2 triliun dari pagu anggaran yang sebesar Rp3,3 triliun.