Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak DPR RI 2024-20249 untuk memastikan janji mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
"Selama hampir dua dekade, telah dua periode RUU PPRT masuk ke dalam prolegnas prioritas, namun sampai akhir tahun 2024, RUU PPRT kembali tidak dapat disahkan," kata Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.
Pihaknya berharap, dengan disahkan RUU PPRT dapat menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi para pekerja rumah tangga di tanah air.
Dengan disahkan RUU PPRT ini, kata dia, juga dapat menciptakan hubungan kerja yang lebih baik antara PRT dan majikan yang menggunakan jasa mereka.
Andy Yentriyani menambahkan bahwa percepatan serupa juga perlu dilakukan terhadap RUU untuk pelindungan masyarakat adat, yang perlu memastikan pelindungan khusus bagi perempuan adat dan penganut agama leluhur.
Selain itu, Komnas Perempuan mengingatkan parlemen agar memberikan atensi khusus untuk antisipasi kerentanan dan upaya pemulihan perempuan korban kekerasan dan terkena dampak krisis iklim dalam pembahasan RUU yang terkait tata kelola lingkungan, investasi, dan iklim.
Komnas Perempuan juga menyoroti pembahasan RUU Kepulauan guna menguatkan layanan bagi perempuan korban kekerasan.
"Juga Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa yang mandek hingga saat ini padahal konvensi ini dibutuhkan untuk memastikan pemulihan mendesak bagi korban dan keluarganya," kata Andy Yentriyani.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komnas Perempuan minta DPR RI percepat bahas RUU PPRT
Berita Terkait
Polisi tetapkan manajer RS Mata Makassar tersangka dugaan pelecehan
Jumat, 4 Oktober 2024 0:11 Wib
Kejari Makassar dukung UPTD PPA soal penanganan kasus kekerasan anak
Kamis, 26 September 2024 0:37 Wib
Perempuan ODGJ pelaku penganiayaan ibunya di Makassar ditangani RS Jiwa
Kamis, 26 September 2024 0:30 Wib
Polisi mengamankan perempuan ODGJ di Makassar aniaya ibunya
Rabu, 25 September 2024 7:44 Wib
Komisi III DPR mengapresiasi pembentukan Dittipid PPA dan PPO Bareskrim Polri
Rabu, 25 September 2024 1:09 Wib
Menlu RI Retno Marsudi suarakan hak perempuan Afghanistan di Sidang Umum PBB
Selasa, 24 September 2024 14:49 Wib
Ketua PKK Makassar: Perempuan juga berperan bangun karakter bangsa
Minggu, 22 September 2024 23:30 Wib
Perludem: Seluruh pihak diminta sinergi dukung Pilkada 2024 bebas diskriminasi
Jumat, 13 September 2024 13:24 Wib