Makassar (ANTARA Sulsel) - Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Dr Firdaus Muhammad menyatakan kabinet ramping lebih ideal diterapkan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Kalau berbicara ideal, pasti lebih ideal jika kabinet itu lebih ramping karena banyak program akan fokus dan tidak tumpang tindih jika mampu dimaksimalkan dengan baik oleh menterinya," ujarnya di Makassar, Rabu.
Ia mengatakan, postur kabinet yang ramping lebih baik dan efektif misalnya cukup 24 agar tidak tumpang tindih dalam pengambilan kebijakan setiap kementerian seperti selama ini terjadi.
Bukan cuma itu, anggaran pendapatan dan belanja juga bisa dimaksimalkan dengan baik. Jika ini tercipta, maka reformasi birokrasi bisa lebih dioptimalkan.
Selain itu, sejumlah lembaga atau instansi di sayap pemerintahan juga perlu dikurangi karena kinerjanya yang tidak berjalan optimal, tetapi justru menyerap banyak anggaran negara.
"Inilah yang akan menjadi tantangan dari pasangan Jokowi-JK, apakah mampu menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam sistem pemerintahannya itu ataukah justru sebaliknya, sama saja dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya," katanya.
Menurut dia, dengan jumlah penduduk saat ini sekitar 260 juta jiwa maka idealnya dibutuhkan sekitar 24 hingga 36 kementerian, akan tetapi jika jumlah minimal sekitar 24 bisa dimaksimalkan itu akan jauh lebih baik.
Sedangkan untuk beberapa posisi yang harus ditempatkan orang-orang profesional, birokrat dan politisi adalah bahwa jabatan kementerian adalah jabatan politis terkhusus untuk yang jabatan menteri.
Dia mengatakan, setiap orang yang mempunyai integritas tinggi untuk bekerja secara profesional dan politis dalam medan birokrasi untuk kesejahteraan rakyat, maka mereka layak diangkat untuk menjadi pembantu presiden sebagai menteri.
Dia menyebutkan, figur menteri berlatar birokrat, profesional, dan politisi patut dipertimbangkan tapi porsi profesional lebih dominan karena figur pekerja lebih dibutuhkan.
"Birokrat penting untuk posisi lebih birokratis dan administratif. Politisi cukup 5 atau 7 itupun bukan pengurus inti apalagi ketua partai, harus dipertimbangkan unsur profesionalnya sekaligus loyalitasnya sebagai kader partai," ucapnya. Agus Setiawan
Berita Terkait
Basuki sebut Presiden Jokowi "down" saat gol timnas dianulir wasit
Selasa, 30 April 2024 6:34 Wib
Jokowi memperkenalkan Prabowo pada pemimpin baru Singapura
Senin, 29 April 2024 18:41 Wib
PM Singapura mengakui kepemimpinan Presiden Jokowi bagi Indonesia dan kawasan Asia Tenggara
Senin, 29 April 2024 14:11 Wib
Presiden Jokowi: 29 perusahaan Singapura antusias berinvestasi di IKN
Senin, 29 April 2024 14:03 Wib
Presiden Jokowi menandatangani pengesahan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
Senin, 29 April 2024 8:25 Wib
Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal AFC, Presiden Jokowi: Sangat bersejarah!
Jumat, 26 April 2024 12:29 Wib
Jokowi menyiapkan program unggulan Prabowo-Gibran dalam RKP-RAPBN 2025
Kamis, 25 April 2024 13:47 Wib
Jokowi mendukung inisiatif Prabowo-Gibran rangkul seluruh komponen
Kamis, 25 April 2024 13:44 Wib