Makassar (ANTARA) - Provinsi Sulawesi Selatan ditargetkan menanam jagung 10 ribu hektare sebagai upaya mewujudkan swasembada pangan yang tengah diprogramkan Presiden Prabowo Subianto.
"Sulsel untuk yang pertama ditarget sepuluh ribu hektare," kata Pj Gubernur Sulsel Fadjry Djufry usai mengikuti Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman yang dilaksanakan secara virtual dari Makassar, Senin.
Fadjry Djufry di Makassar, Senin, mengatakan rapat ini adalah rapat tindak lanjut penandatangan kesepakatan dan kesepahaman (MoU) antara Kapolri dengan Kementan terkait dengan ketahanan pangan.
Nantinya, kata dia, akan digerakkan seluruh bupati, wali kota, camat, dan kepala desa, dengan target satu juta hektare jagung.
"Kita akan melakukan peluncuran di Kabupaten Jeneponto pada tanggal 15 Januari 2025, Kita akan sukseskan program Bapak Presiden RI terkait dengan ketahanan pangan," ujarnya.
Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan, yang juga mengikuti rakor tersebut menyampaikan pihaknya akan mengikuti instruksi atau perintah karena program ini menyangkut kebutuhan pangan masyarakat Indonesia.
"Di kepolisian diunggulkan dalam bidang jagung dan itu harus berhasil. Ini akan menjadi asupan makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah sehingga diharapkan tercapai Indonesia Emas 2045," jelasnya.
Sementara Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengawali sambutannya dengan mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia yang telah memberikan dukungan yang luar biasa terhadap sektor pertanian.
Hal ini sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto pada tanggal 9 Desember 2024, yang mengingatkan agar dapat mencapai swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya.
"Kemarin, saya dengan Bapak Kapolri berdiskusi tentang pencapaian swasembada pangan jagung di tahun 2025. Dalam diskusi dengan beliau, kita akan tanam perdana dan rencananya hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025," ucap Andi Amran.
Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada kepolisian yang telah mengawal swasembada pangan secara umum, khususnya jagung. Karena, ada beberapa volume pupuk subsidi yang diselewengkan dan pupuk palsu kami juga monitor itu yang berada di Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan beberapa daerah lainnya.
Bersamaan dengan itu, lanjut Andi Amran, ia juga menemukan pupuk palsu, yang melibatkan 27 perusahaan dan 5 perusahaan seratus persen palsu. Hal ini mengakibatkan kerugian pada petani di seluruh Indonesia sekitar Rp3,2 triliun.
Ia juga menjelaskan bahwa dalam Instruksi Presiden (Inpres) pada 3 Maret 2011, manakala terjadi iklim ekstrem, maka seluruh pihak yang terkait yakni kepolisian, Kemendagri, TNI, wajib ikut dalam mengambil peran di swasembada pangan.
"Saat ini terjadi El Nino, La nina, dan itu membuat para petani menderita dengan El Nino yang begitu keras. Dan itu terjadi di seluruh belahan dunia, bukan saja di Indonesia," terangnya.
