Makassar (ANTARA) - Pupuk Indonesia mencatat telah menyalurkan sebanyak 16.264 ton pupuk bersubsidi sejak 1 hingga 10 Januari 2025.
Senior Manager Pupuk Indonesia untuk wilayah Sulamapua (Sulawesi, Maluku dan Papua) Sukodim di Makassar, Selasa, mengemukakan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi di Sulawesi Selatan sudah dilakukan sejak 1 Januari sesuai harapan Kementerian Pertanian, agar pemanfaatan pupuk bersubsidi segera dilakukan oleh petani.
"Seluruh syarat penyaluran pupuk subsidi ke agen telah dirampungkan bahkan sebelum masuk 2025. Ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dilakukan pada awal Januari agar produktifitas hasil pertanian meningkat," ujarnya.
Sukodim menyebut selain Kota Parepare, 23 daerah di Sulsel telah memperoleh pupuk subsidi. Sementara penyaluran pupuk subsidi paling banyak ialah Kabupaten Bone, lalu disusul Kabupaten Jeneponto.
Ia mengatakan sistem penebusan atau pengambilan pupuk bersubsidi oleh petani masih sama seperti sebelumnya yakni dengan menggunakan KTP dan Kartu tani, yang mana kartu tani ini baru bisa dilakukan di Pinrang dan Soppeng.
Kemudahan dalam penyaluran pupuk subsidi juga telah bisa dirasakan para petani, sebab berdasarkan aturan terbaru, pengambilan pupuk subsidi telah bisa diwakilkan melalui surat kuasa.
"Sekarang semuanya kita permudah untuk mewujudkan swasembada pangan. Beberapa aturan juga kita evaluasi kembali," kata dia.
Secara rinci, alokasi penambahan pupuk subsidi dari 2024 ke 2025 masing-masing jenis pupuk yaitu Urea dari 407.492 ton menjadi 424.887 ton, NPK dari 370.193 menjadi 386.741 ton dan pupuk organik 14.538 ton menjadi 71.492 ton.
Hanya saja pupuk NPK Kakao untuk Sulsel mengalami penurunan, dari 42.118 ton menjadi 39.250 ton. Penurunan alokasi ini mencapai 7 persen. Hal ini pun didasarkan pada realisasi di 2024 yang hanya mencapai 30 persen atau 12.751 ton.
