Mamuju (ANTARA) - Pemprov Sulawesi Barat bersama PT. PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Sulbar membahas percepatan rasio elektrifikasi 100 persen dan pengembangan program listrik desa di daerah itu.
"Fokus utama pertemuan ini adalah percepatan peningkatan rasio elektrifikasi dan pengembangan program listrik desa guna memastikan pemerataan akses listrik hingga ke pelosok dusun," kata Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar Qamaruddin Kamil di Mamuju, Rabu.
Hal itu disampaikan pada pertemuan yang dihadiri anggota DPRD Sulbar Fredy Boy dan Manajer PT PLN UP2K Sulbar Izbet Alighorky.
Data Pemprov setempat bahwa rasio elektrifikasi di Sulbar pada 2024 sudah mencapai 97,07 persen. Pemprov dan PLN setempat terus berkoordinasi dan melaksanakan sejumlah program untuk mencapai target elektrifikasi 100 persen pada 2025.
"Sinergi dan koordinasi yang baik diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan yang ada serta mempercepat terwujudnya rasio elektrifikasi 100 persen di Sulbar," ujar Qamaruddin.
Pemprov kini tengah menyelesaikan pendataan kondisi ketenagalistrikan di seluruh wilayah Sulbar, terutama untuk dusun-dusun yang belum terjangkau listrik.
Program Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan jaringan listrik tidak hanya berfokus pada desa tetapi harus menjangkau hingga ke dusun-dusun.
"Hal ini bertujuan agar masyarakat di daerah 3T (tertinggal, terpencil dan terdepan) dapat menikmati listrik yang andal dan aman," imbuhnya.
Sementara itu, Sulbar Fredy Boy mengungkapkan bahwa masih banyak desa dan dusun di Sulbar, khususnya di Kabupaten Mamasa yang belum mendapatkan akses listrik dari PLN.
"Berdasarkan hasil reses yang kami lakukan, banyak desa dan dusun di Mamasa yang belum menikmati listrik PLN, terutama karena akses jalan yang sulit,' ujarnya.
Fredy Boy menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan akses jalan ke desa dan dusun yang belum berlistrik l.
Ia juga akan membangun komunikasi dengan pemerintah kabupaten dan desa setempat serta mendorong percepatan penerbitan izin penggunaan hutan lindung guna memungkinkan pembangunan jaringan listrik di wilayah tersebut.
Sedangkan, Izbet Alighorky membenarkan bahwa kendala utama dalam pembangunan jaringan listrik desa adalah sulitnya aksesibilitas.
Ia menjelaskan bahwa beberapa wilayah memiliki medan yang ekstrem dan sulit dijangkau.
Selain itu lanjut Izbet, sebagian jalur berada dalam kawasan hutan lindung yang izinnya hingga saat ini masih menunggu persetujuan dari Kementerian Kehutanan sehingga menyulitkan pengangkutan material.
"Di beberapa lokasi juga terdapat masyarakat yang menolak penebangan pohon untuk keperluan pembangunan infrastruktur listrik," jelasnya.
Meskipun demikian PT PLN tambahnya, terus berupaya meningkatkan rasio elektrifikasi di Sulbar. "Beberapa desa dan dusun telah masuk dalam daftar pembangunan tahun 2025 ini," katanya.
Izbet menegaskan, diperlukan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mempercepat pembangunan jaringan listrik desa di sejumlah wilayah Sulbar.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemprov-PLN bahas percepatan rasio elektrifikasi 100 persen Sulbar
