Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melibatkan personel dari TNI dan Polri, yakni Bintara Pembina Desa (Babinsa) serta Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) pada program penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di daerah itu.
Wakil Gubernur Sulbar Salim S Mengga, saat memimpin rapat bersama tim penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem, di Mamuju, Selasa menyampaikan, pelibatan personel TNI dan Polri sangat penting karena jangkauan mereka hingga ke wilayah pelosok.
"Babinsa dan Bhabinkamtibmas itu bisa menjangkau sampai ke ujung-ujung daerah. Itu yang kita libatkan agar kita bisa bekerja lebih efektif. Selain itu, kami juga akan menggandeng pihak perguruan tinggi pada upaya penanganan stunting ini," kata Salim Mengga.
Wagub menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulbar berkomitmen menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrem secara signifikan.
Sehingga lanjut Salim Mengga, diperlukan perencanaan yang matang dan berbasis data yang valid.
"Stunting itu seperti gelombang, naik turun, kemudian pemerintah yang disalahkan. Karena itu saya minta perencanaannya harus betul-betul matang dan tepat sasaran," tegas Salim Mengga.
Ia juga menyampaikan pentingnya memperhitungkan biaya operasional dalam menjalankan program penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Wagub menilai tidak realistis jika tim di lapangan diminta bekerja tanpa dukungan anggaran yang memadai.
"Kita harus rasional. Tidak mungkin menyuruh orang atau kelompok bekerja tanpa biaya operasional. Semua itu harus diperhitungkan," jelasnya.
Wagub juga menyoroti kondisi posyandu yang saat ini dinilainya mulai sepi pengunjung.
"Dulu masyarakat antusias datang ke posyandu karena ada makanan tambahan, seperti biskuit bayi, susu dan lainnya. Sekarang kita harus buat posyandu menarik lagi agar ibu-ibu dan anak-anak mau datang," terang Salim Mengga.
Wagub juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulbar telah menggelontorkan anggaran Rp40 miliar untuk penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Ia meminta agar setiap anggaran yang digunakan harus bisa dipertanggungjawabkan.
"Setiap kegiatan harus bisa diukur hasilnya. Kalau tidak tercapai, kita akan cari tahu penyebabnya dan evaluasi. Kita tidak ingin melaksanakan program yang tidak terukur," kata Salim Mengga.
