Mamuju (ANTARA) - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat melalui Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Persandian, dan Statistik menggelar asesmen keamanan informasi sebagai upaya memperkuat tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di daerah itu.
"Kegiatan ini sebagai komitmen kami dalam mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas," kata Kepala Diskominfopers Sulbar Mustari Mula di Mamuju, Kamis.
Kegiatan itu, kata Mustari Mula, menjadi salah satu langkah penting Pemprov Sulbar dalam menciptakan sistem pemerintahan yang tangguh, terpercaya, dan adaptif terhadap era digital.
Asesmen yang diikuti pengelola SPBE dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lingkungan Pemprov Sulbar, kata dia, merupakan langkah strategis dalam mendukung penguatan tata kelola SPBE secara menyeluruh di lingkungan Pemprov Sulbar.
Kegiatan itu, lanjut dia, bertujuan melakukan inventarisasi aset TIK, mengidentifikasi kerentanan serta potensi risiko dan menyusun langkah-langkah proteksi dan mitigasi serta pemulihan terhadap berbagai ancaman keamanan informasi, baik yang telah terjadi maupun yang mungkin terjadi pada masa mendatang.
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, menurut dia, tantangan terhadap keamanan siber makin kompleks. Oleh karena itu, penguatan keamanan informasi menjadi prioritas penting yang harus terus ditingkatkan.
"Kami berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan keamanan informasi di seluruh perangkat daerah sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan," ujar Mustari Mula.
Sementara itu, Ahli Muda Dinas Kominfo Sulbar Sudarmono berharap asesmen tersebut dapat meningkatkan kesadaran keamanan (security awareness) pengelola SPBE terhadap pentingnya tiga pilar utama dalam keamanan informasi, yaitu confidentiality (kerahasiaan), integrity (integritas), dan availability (ketersediaan).
Melalui kegiatan ini, dia berharap pengelola SPBE di OPD makin memahami pentingnya menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi dalam setiap pemerintahan berbasis digital.
