Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat realisasi belanja negara untuk provinsi itu hingga Mei 2025 mencapai Rp19,1 triliun atau sekitar 35,6 persen dari pagu Rp53,4 triliun.
Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Selatan, Supendi di Makassar, Rabu, mengatakan dari belanja negara ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp6,4 triliun atau sekitar 30,7 persen dari pagu Rp20,6 triliun.
"Untuk belanja negara terdiri dari Transfer ke Daerah (TKD) sudah terealisasi Rp12,7 triliun atau sekitar 38,7 persen dari pagu Rp32,8 triliun," ujarnya.
Supendi menjelaskan belanja pemerintah pusat difokuskan pada layanan dukungan manajemen internal satuan kerja, bantuan pendidikan tinggi, bantuan pendidikan dasar dan menengah, serta fasilitasi dan pembinaan masyarakat.
Pada belanja pegawai ini terealisasi Rp4,2 triliun untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, TNI dan Polri sebanyak 77 ribu orang lebih, pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) 800 orang lebih dan 6 ribu lebih pegawai PPPK.
Kemudian belanja barang yang mencapai Rp1,95 triliun atau sekitar 24,5 persen dari pagu. Belanja barang ini mengalami penurunan atau kontraksi 43 persen persen dari belanja tahun sebelumnya yakni Rp3,43 triliun.
Pada belanja modal tercapai Rp220,92 miliar atau mengalami kontraksi 220 persen. Belanja modal ini mengalami kontraksi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp786,77 miliar.
Kemudian yang terakhir belanja sosial sebesar Rp48,94 miliar lebih dan pada belanja bansos ini mengalami peningkatan 18,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp41,14 miliar.
"Belanja bantuan sosial mengalami pertumbuhan positif 18,9 persen (yoy). Ini memang kebijakan pusat untuk membantu masyarakat melalui stimulan," ucap Supendi.
