Makassar (ANTARA) - Pelaksana tugas (Plt) Inspektur Keuangan III Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung Tedjolekmono mengingatkan jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Selatan akan bahaya dan dampak korupsi dalam pengelolaan anggaran keuangan negara.
"Anggaran ini berbasis kinerja, tidak mungkin ada anggaran yang keluar tanpa ada kegiatan. Demikian juga, jika ada kegiatan harusnya administrasi segera dirampungkan supaya anggarannya bisa dicairkan. Tak boleh ada yang fiktif, apalagi mark up," tutur Tedjolekmono menegaskan di Makassar, Senin.
Dalam pengarahannya saat melaksanakan inspeksi khusus keuangan di Kantor Kejati Sulsel, ia menekankan, pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Selain itu, Tedjolekmono mengingatkan bahwa tidak boleh ada anggaran fiktif dan mark up atau sengaja digelembungkan dengan praktik-praktik curang dalam pengelolaan keuangan.
"Kita harus memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan benar-benar efektif dan efisien dalam mendukung kinerja Kejaksaan," paparnya menambahkan.
Inspeksi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di Kejati Sulsel dan jajaran, serta memastikan setiap anggaran yang digunakan tepat sasaran dan efektif dalam mendukung kinerja Kejaksaan.
Kepala Kejati Sulsel Agus Salim didampingi Wakajati Sulsel Teuku Rahman dan jajarannya menyambut baik kedatangan tim inspeksi. Beberapa Kepala Kejaksaan Negeri di wilayah Sulawesi Selatan juga turut hadir dalam kegiatan ini.
Agus menyampaikan progres kinerja penyerapan anggaran saat ini realisasi di Kejati Sulsel dan jajaran sudah mencapai 40 persen lebih hingga Juli 2025 T
"Harapan kami apa yang disampaikan pak Plt Inspektur Keuangan Jamwas Kejagung menjadi pedoman dalam menjalankan tugas, khususnya dalam pengelolaan keuangan," katanya menginstruksikan ke jajarannya.
