Mamuju (ANTARA Sulbar) - Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sulawesi Barat tidak sepakat terhadap kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) saat kondisi ekonomi masyarakat belum membaik.
"Saya rasa kebijakan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla yang telah menetapkan kenaikan harga BBM tidak tepat. Apalagi, saat ini malah harga minyak dunia malah turun," kata Ketua Fraksi Demokrat Sulbar, Andi Mappangarra di Mamuju, Rabu.
Menurutnya, keputusan pemerintah yang terlanjur menaikkan harga BBM sangatlah terburu-buru tanpa melihat kondisi ekonomi masyarakat sehingga ia menyesalkan dengan kebijakan itu.
"Secara pribadi maupun Fraksi Demokrat maka tentu kami sangat menyesalkan dengan kenaikan harga BBM, sebab akibat kenaikan itu ujungnya masyarakat yang paling merasakan dampaknya," kata Andi.
Andi Mappangarra yang juga Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulbar ini tidak habis pikir dengan kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, sebab seperti sebelum menjadi presiden, Jokowi selalu menyuarakan dan membela nasib masyarakat bawah.
Ia mengatakan saat ini gelombang aksi dilakukan sejumlah LSM, para sopir angkot maupun buru turun ke jalan untuk menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan BBM.
"Demo itu merupakan buntut kekecewaan kepada pemerintah yang menaikkan harga BBM. Ini tak ada ubahnya pemerintah melupakan nasib masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, karena dengan kenaikan harga BBM tersebut membuat masyarakat miskin semakin bertambah," jelasnya.
Dia mengatakan apa yang kemudian mendasari pemerintahan Jokowi-JK yang telah menaikkan harga BBM sebab harga minyak dunia saat ini malah anjlok.
"Biasanya saat harga minyak dunia naik maka presiden sebelumnya pasti menaikkan harga. Tetapi kali ini harga minyak dunia turun malah pemerintah menaikkan harga BBM itu," ungkap Andi.
Ia hanya berharap pengalihan subsidi itu benar-benar mengakomodasi kepentingan rakyat karena bila salah sasaran maka akibatnya rakyat miskin akan semakin miskin. Agus Setiawan
Berita Terkait
DPRD Sulsel hadirkan Kemenkumham menggodok Ranperda Terumbu Karang
Kamis, 16 Mei 2024 6:01 Wib
KPU Sulsel : Maju Pilkada anggota DPRD aktif wajib mundur
Rabu, 15 Mei 2024 17:18 Wib
Bapemperda DPRD Sulsel mempelajari pengelolaan cadangan pangan Jakarta
Selasa, 14 Mei 2024 14:01 Wib
BK DPRD Sulsel mendalami dugaan suap seleksi KPID-KI
Senin, 6 Mei 2024 20:03 Wib
Pemkab Luwu Timur dan Pansus DPRD finalisasi Ranperda Penyelenggaraan KLA
Senin, 6 Mei 2024 15:39 Wib
DPRD umumkan 7 komisoner KPID Sulsel periode 2024-2027
Senin, 6 Mei 2024 6:04 Wib
KPU Makassar tetapkan perolehan kursi hasil Pemilu Legislatif 2024
Jumat, 3 Mei 2024 22:07 Wib
Penetapan anggota DPRD terpilih pada empat daerah di Sulsel ditunda
Jumat, 3 Mei 2024 6:56 Wib