Makassar (ANTARA) - Jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan menurunkan seribuan personil untuk mengawal demonstrasi yang berlangsung hari ini pada sejumlah titik di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
"Kita bersama rekan-rekan TNI, bahu membahu jaga keamanan di Makassar. Untuk jumlah personil yang diturunkan 1.323 orang," kata Kapolda Sulsel Irjen Pol Rusdi Hartono disela memantau olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) pasca pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Senin.
Terkait dengan antisipasi pengamanan melihat meningkatkan eskalasi demonstrasi di Sulsel, kata kapolda, sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto menjaga keamanan dan ketertiban di daerah masing-masing.
"Insya Allah, apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, tentunya semua anak bangsa, mendengarkan itu semua. Mari sama-sama kita menjaga. Ke depan suasana Sulsel, khususnya Kota Makassar, harus kita jaga," tuturnya kepada wartawan.
Saat ditanyakan mengenai pengamanan dan penanganan unjuk rasa hari ini, apakah ada tindakan tegas bila muncul bibit-bibit memancing kerusuhan, kata Rusdi, pasti akan ditindak. Meski demikian, ia berharap itu tidak terjadi.
"Penyampaian pendapat silakan, tapi dengan cara-cara yang aman, damai dan yang tertib untuk keamanan dan kedamaian kita bersama," ucap mantan Kapolrestabes Makassar ini menyarankan.
Berdasarkan pantauan, sejumlah mahasiswa mulai memadati titik aksi seperti di bawah jembatan layang perempatan Jalan Andi Pangeran Pettarani-Urip Sumoharjo, serta Jalan Sultan Alauddin dan Jalan Perintis Kemerdekaan.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengharapkan unjuk rasa lanjutan atas sejumlah persoalan bangsa dilakukan dengan cara-cara yang benar sesuai aturan penyampaian aspirasi dengan tidak melakukan tindakan anarkis apalagi mengarah kerusuhan.
"Persoalan penyampaian pendapat ini dijamin konstitusi, tapi sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Kami semua ingin menjaga supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti kemarin," ujarnya saat dialog bersama Ormas dan OKP di Warung Kopi Jalan Sawerigading Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu malam.
Menanggapi demonstrasi sebelumnya berujung kerusuhan pembakaran Kantor DPRD Makassar dan Kantor DPRD Sulsel pada Jumat (29/8) malam hingga Sabtu (30/8) dini hari tidak terlihat aparat kepolisian di lokasi kejadian, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana dalam pertemuan itu berdalih, personil terbatas, karena berisiko tinggi lalu ditarik.
"Kemarin itu pada tanggal 29 Agustus, memang ada situasi yang tidak terbendung dan tidak tertangani oleh polisi. Di mana jumlah kami saat itu hanya 200 orang. Ketika massa datang ke kantor DPRD anggota kami memang tidak dilengkapi dengan senjata.
"Ini komitmen dari bapak Kapolri untuk tidak menyakiti para pengunjuk rasa. Jadi, yang tidak boleh disakiti pengunjuk rasa. Tetapi, melihat perkembangan situasi, eskalasi meningkat, sehingga kami (tarik) tidak ingin ada korban berikutnya," tuturnya lagi pada pertemuan itu.
