Mamuju (ANTARA) - Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas) Republik Indonesia menggelar diskusi pendalaman tata kelola pertambangan di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.
"Wilayah Mamuju memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk logam dan komoditas strategis lainnya," kata Deputi Bidang Geopolitik Wantannas Begi Hersutanto di Mamuju, Sabtu.
Diskusi yang mengangkat tema 'Dampak Strategis Perubahan Kedua atas PP Nomor 96 tahun 2021 terhadap Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara di Wilayah Mamuju dan Sekitarnya' itu dihadiri para pemangku kepentingan di sektor pertambangan di Kabupaten Mamuju.
Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Mamuju, kata Begi Hersutanto, harus dikelola secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek keamanan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat daerah dan masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah serta keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.
Menurutnya, ancaman terhadap pertahanan negara tidak hanya bersifat militer, tetapi juga dapat muncul dari kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi dan lemahnya tata kelola sumber daya.
Pada kesempatan itu, Begi Hersutanto menyampaikan bahwa Wantannas dibentuk untuk memperkuat ketahanan nasional secara menyeluruh, termasuk di sektor nonmiliter.
Ia menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memiliki tanggung jawab utama menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, sementara Wantannas berperan membantu merumuskan kebijakan strategis berbasis potensi daerah
Sementara, Pelaksana Tugas Kepala Kesbangpol Sulbar Sunusi mengapresiasi pelaksanaan diskusi strategis tersebut.
Ia menilai kehadiran Wantannas di Mamuju menjadi momentum penting memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas politik, keamanan serta pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan.
"Pemerintah provinsi memiliki peran penting menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan stabilitas keamanan. Hasil diskusi ini perlu ditindaklanjuti dengan langkah konkret melalui koordinasi lintas sektor agar pengelolaan pertambangan berjalan sesuai prinsip good governance," jelasnya.
Kesbangpol Sulbar, kata Sunusi, akan mendukung kajian Wantannas dalam mengantisipasi potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di sektor pertambangan.
"Kami berharap forum ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berpihak pada masyarakat, lingkungan, serta kepentingan strategis bangsa," kata Sunusi.
Pada kegiatan itu, diskusi berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab antara peserta dan tim Wantannas.
Sejumlah pandangan konstruktif dari tokoh daerah dan akademisi turut memperkaya hasil kajian yang akan menjadi bahan rekomendasi strategis bagi pemerintah pusat dalam penyusunan kebijakan pertahanan nasional di bidang sumber daya alam.
