Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan memperketat pengawasan dan pengawalan keamanan sebagai langkah meredam konflik berkepanjangan antara dua kelompok warga di Kecamatan Tallo.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Makassar, Jumat, mengatakan, berbagai upaya akan ditempuh pemerintah dengan unsur TNI-Polri dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat khususnya di wilayah utara kota, Kecamatan Tallo, termasuk upaya pemberdayaan.
"Pemerintah bersama TNI dan Polri akan mengambil langkah kolaboratif, mengupas penyebab konflik yang selama ini muncul tenggelam di kawasan itu," ujarnya.
Dalam forum rembuk untuk kesekian kalinya digelar antara Dandim 1408/Makassar Letkol Kav Ino Dwi Setyo Darmawan dan Wakapolrestabes Makassar AKBP Andi Erma Suryono serta tokoh masyarakat, beberapa hal digagas termasuk pola pengamanannya.
Munafri menegaskan bahwa penguatan penjagaan akan kembali dioptimalkan. Posko-posko keamanan yang melibatkan TNI-Polri, Satpol PP, RT/RW, serta warga sekitar akan lebih diperketat untuk mencegah potensi bentrokan lanjutan.
Di samping itu, Munafri bersama pimpinan aparat TNI-Polri menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindakan kriminal juga akan dilakukan secara maksimal.
“Ini kriminal yang harus segera diselesaikan. Kita harus hadir memastikan tidak ada lagi aksi brutal seperti membakar bahkan menghilangkan nyawa,” tegasnya.
Munafri juga menyoroti pentingnya keterlibatan tokoh masyarakat dalam menciptakan kondisi aman. Pemerintah, lanjutnya, telah menyiapkan pola pemberdayaan bagi warga, termasuk pendidikan nonformal bagi anak-anak usia dini hingga pelatihan kerja bagi warga yang sudah memasuki usia produktif.
Selain pemberdayaan, Pemerintah Kota Makassar juga mempertimbangkan pembangunan sarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah tersebut.
“Di sana tidak ada sekolah SMP. Sehingga tidak ada ruang interaksi. Mereka tidak pernah bertemu dalam satu titik bersama. Ini yang akan kita bangun,” katanya.
Munafri menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah menata kehidupan masyarakat dan memastikan mereka memahami bahwa konflik tidak memberikan keuntungan apa pun.
“Semua rugi dengan keadaan ini. Bapak-bapak terhambat mencari nafkah, ibu-ibu kesulitan mengantar anak sekolah, anak-anak juga terhambat belajar,” ucapnya.
