Mamuju (ANTARA Sulbar) - Organisasi Masyarakat Forum Persaudaraan Pemuda Sulawesi Barat meminta agar distributor bahan kebutuhan pokok di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulbar tidak mempermainkan harga setelah harga bahan bakar minyak diturunkan pemerintah.
"Pemerintah segera akan menurunkan harga BBM, dan kami minta distributor sembako tidak mempermainkan harga dengan tidak menurunkan harga kebutuhan pokok masyarakat," kata Ketua organisasi masyarakat FPPS Provinsi Sulbar, Nirwansyah di Mamuju, Minggu.
Ia mengatakan ketika BBM dinaikkan pemerintah harga sembako naik, maka seharusnya ketika BBM turun harganya maka harga sembako juga turun.
"Jadi kami minta distributor tidak mempermainkan harga ketika harga BBM turun, harga sembako juga harus turun, selama ini masyarakat selalu demo kalau BBM naik karena harga sembako juga naik, jadi harga sembako juga harus diturunkan kalau harga BBM turun, jangan sampai masyarakat demo karena sembako tetap mahal," katanya.
Menurut dia, pemerintah mesti mengawasi distributor yang mau mengambil untung dengan tidak menurunkan sembako jangan biarkan harga sembako sampai dipermainkan yang dapat merugikan dan membebani ekonomi masyarakat.
"Mesti ditindak distributor sembako kalau nakal dan itu adalah tugas pemerintah menjaga harga sembako di pasaran tetap stabil, jangan sampai masyarakat dirugikan," katanya. Agus Setiawan
Berita Terkait
BPKPD Sulbar optimis capai target PAD Rp513,3 miliar pada 2024
Minggu, 5 Mei 2024 11:29 Wib
Kemenag Sulbar kampanye wajib halal UMKM di Mamuju
Minggu, 5 Mei 2024 1:24 Wib
BPBD: Material longsor menutupi ruas jalan pada 70 titik di Mamasa
Jumat, 3 Mei 2024 22:34 Wib
PJ Gubernur Sulbar: Kemendagri apresiasi upaya pengendalian inflasi
Jumat, 3 Mei 2024 21:22 Wib
DTPHP Sulbar lakukan Gerakan Percepatan Tanam Padi di Mamuju Tengah
Jumat, 3 Mei 2024 0:33 Wib
BPS: Sulbar provinsi dengan pengendalian inflasi terbaik
Kamis, 2 Mei 2024 20:10 Wib
Basarnas dan RSUD Sulbar menandatangani kesepakatan penyelenggaraan SAR
Kamis, 2 Mei 2024 19:53 Wib
Pemprov Sulbar percepatan satu data provinsi menuju satu data Indonesia
Kamis, 2 Mei 2024 18:23 Wib