Sentralisasi server, Pemkot Makassar hemat Rp30 miliar

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar membuka peluang besar untuk melakukan penghematan anggaran sebesar Rp30 miliar melalui sentralisasi server terhadap layanan pemerintahan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Makassar, Selasa menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar berpotensi menghemat anggaran hingga Rp20–30 miliar per tahun, tanpa mengurangi layanan, bahkan justru meningkatkan kualitas dan integrasi pelayanan publik.

"Kita berupaya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efisien, terintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan publik, salah satunya lewat platform layanan di era digitalisasi seperti sekarang," ujarnya saat Rapat Pembahasan Pengintegrasian Server IT dan Aplikasi SKPD di Makassar, Selasa.

Ia menjelaskan, sentralisasi server dan aplikasi di bawah koordinasi Dinas Kominfo akan memastikan keamanan data, kesinambungan layanan, serta keseragaman standar sistem yang digunakan di seluruh perangkat daerah.

Selain itu, integrasi ini juga akan meminimalkan duplikasi aplikasi, menekan biaya operasional, serta memudahkan pengawasan dan pengendalian sistem digital pemerintahan.

"Kita ingin pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih baik, lebih cepat, dan lebih aman. Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah bisa bekerja lebih efisien dan akuntabel," jelasnya.

Kebijakan integrasi server IT ini juga sejalan dengan pengembangan Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (LONTARA+) sebagai Super Apps layanan publik, yang menghubungkan seluruh layanan SKPD dalam satu platform bersama.

Munafri menyebut pengelolaan infrastruktur IT tidak dapat dilakukan secara terpisah oleh masing-masing SKPD tanpa tata kelola yang jelas. Menurutnya, secara regulasi nasional, pengelolaan sistem informasi pemerintahan harus berada dalam satu kerangka pemerintahan yang terkoordinasi.

Maka dari itu, Munafri menegaskan pentingnya komitmen seluruh SKPD untuk mendukung kebijakan tersebut dan meninggalkan pola kerja sektoral dalam pengelolaan teknologi informasi.

"Ini bukan soal kewenangan, tetapi soal pelayanan. Semua harus bergerak dalam satu sistem," tambahnya.

Dalam arahannya, Munafri menekankan bahwa integrasi tidak berarti seluruh tanggung jawab pengelolaan IT diserahkan sepenuhnya kepada Diskominfo, sementara SKPD lepas tangan.

Ia menegaskan bahwa dalam sistem terintegrasi, tetap ada pembagian peran yang jelas antara Diskominfo dan masing-masing SKPD.

Dengan sentralisasi di Diskominfo, kata Munafri, keamanan data akan lebih seragam, integrasi lebih murah dan cepat, serta risiko hukum dan temuan audit dapat ditekan.

"Efisiensi hanya bisa dicapai jika seluruh pihak bekerja secara rapi dan taat terhadap tata kelola yang telah disepakati," ujarnya.