Makassar (ANTARA Sulsel) - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto akan melantik pejabat eselon III dan IV di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.
"Semua pejabat yang dilantik itu mulai dari eselon II hingga eselon IV mengambil tempat berbeda. Itu semua dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dengan mengacu pada filosofi tempat pelantikannya," ujar Koordinator acara pelantikan, dr Wachyudi Muchsin di Makassar, Rabu.
Dia mengatakan pelantikan pejabat eselon III dan IV yang berjumlah 500 orang itu di Lapas Klas I Makassar semata-mata untuk terus memperkuat komitmen dengan menjadikan korupsi sebagai musuh utama dalam pemerintahannya.
"Ada sekitar 500-an kepala bidang dan kepala seksi yang akan dilantik secara bersamaan di depan Lapas. Insya Allah digelar pukul tujuh pagi tepat di depan lapas," katanya.
Rencananya, prosesi pelantikan ini akan dipimpin langsung oleh wali kota dan dihadiri oleh para pejabat Muspida, wakil wali kota, sekda, dan pejabat di lingkup Pemkot Makassar.
"Kami juga mengundang teman-teman pers untuk datang meliput agar publik Makassar bisa mengetahui dan ikut menjadi bagian dalam peperangan melawan korupsi di lingkup pemkot Makassar," jelasnya.
Pelantikan ini merupakan pelantikan yang ketiga yang dilakukan Danny di ruang terbuka. Sebelumnya, pimpinan SKPD di lantik di pelabuhan rakyat Paotere, dan disusul pelantikan lurah di bawah pepohonan lapangan karebosi.
"Ini ada makna filosofinya. Saat di gelar di Paotere, itu dimaksudkan agar seluruh pimpinan SKPD bekerja memberikan pelayanan dengan semangat tinggi, seperti para pelaut ulung kita terdahulu, sekali layar terkembang, pantang surut ke pantai," pungkasnya.
Sedangkan pada pelantikan 143 lurah yang dilantik di bawah pohon di Lapangan Karebosi, pesan yang akan disampaikan yakni agar lurah menjadi pelindung dan pengayom masyarat di wilayahnya masing-masing.
Sementara, untuk pelantikan para kepala bidang dan kepala seksi yang direncanakan di depan Lapas, sebagai simbol kepada seluruh yang dilantik untuk tidak pernah mencoba-coba melakukan upaya praktek korupsi karena pasti akan berujung di Lapas sebagai narapidana.
"Pak wali melihat, munculnya korupsi di pemerintahan biasanya saat terjadi kesepakatan kontrak pengerjaan proyek yang dimulai dari kepala seksi kemudian berlanjut ke kepala bidang. Kepala dinas selanjutnya tinggal bertanda tangan atau mendisposisi," lanjut Wachyudi. Agus Setiawan
Berita Terkait
Korban jiwa akibat bencana Luwu bertambah menjadi 11 orang
Minggu, 5 Mei 2024 18:13 Wib
Pemkot Makassar dan IKA Unhas salurkan bantuan untuk korban bencana di Luwu
Minggu, 5 Mei 2024 15:04 Wib
Wali Kota Makassar menyerahkan IMB Sinode Gereja Toraja
Minggu, 5 Mei 2024 14:48 Wib
Lantamal VI Makassar kirim Satgas bantu korban banjir dan longsor di Luwu Raya
Sabtu, 4 Mei 2024 22:20 Wib
Dandim 1408/BS pimpin penanaman 500 bibit pohon di Makassar
Sabtu, 4 Mei 2024 19:43 Wib
Kepala BBKIPM dan Wali Kota Makassar membahas jaminan produk perikanan
Sabtu, 4 Mei 2024 19:42 Wib
Dispar Makassar berharap Duta Wisata promosikan potensi pariwisata
Sabtu, 4 Mei 2024 18:42 Wib
BMKG IV Makassar mengimbau masyarakat waspadai bencana hidrometeorologi
Sabtu, 4 Mei 2024 18:19 Wib