Bulukumba, Sulsel (ANTARA Sulsel) - Desakan para aktivis Front Perjuangan Rakyat (FPR) Bulukumba yang terus memperjuangkan nasib ratusan tenaga honorer yang hilang namanya di data base BKN, terus berlanjut bahkan sempat menginap.
Hingga Selasa petang, puluhan aktivis masih berada di Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Bulukumba. Mereka memilih menginap di kantor yang bersebelahan dengan kantor Polresta Bulukumba karena saat melakukan aksi Senin lalu, tidak berhasil bertemu dengan kepala BKDD Bulukumba, Hj Hartatiah.
Puluhan aktivis bersama sejumlah tenaga honorer yang masih bertahan, tampak beralaskan tikar dan surat kabar. Mereka tidur dikoridor bagian depan kantor BKD. Mereka juga membawa peralatan dapur untuk memasak. Aksi ini sangat mempengaruhi rutinitas pegawai di kantor itu.
Para Aktivis menolak meninggalkan kantor BKDD sebelum mendapat kejelasan dari kepala BKDD Bulukumba menyangkut nasib tenaga honorer yang namanya hilang dari data base BKN (Badan Kepegawaian Negara).
Dari data yang masuk di Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bulukumba tercatat sekitar 107 orang tenaga honorer APBD dan APBN yang namanya hilang dari data base BKN.
Sedangkan mengacu dari penjelasan pihak BKDD bahwa, 107 orang tenaga honorer yang hilang dari data base BKN karena masuk dalam kategori honorer klarifikasi.
Hanya saja, hasil koordinasi Pansus DPRD Bulukumba ke BKN pusat, tidak mengenal istilah honorer klarifikasi di BKN. Intinya, seluruh tenaga honorer yang ada di data base BKN pasti akan diangkat menjadi PNS hingga 2009 ini.
Koodinator aksi, Hamzah Libiya mengatakan, para tenaga honorer yang berjumlah 107 orang itu sengaja dihilangkan dari data base, karena sebelumnya mereka masih terdaftar di data base BKN pada pendataan tenaga honorer 2005.
Karenanya, Hamzah Libiya mendesak BKN, serta BPKP melakukan audit pengangkatan tenaga honorer di Bulukumba mulai 2005 hingga 2008.
"Kami menduga pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS di daerah ini penuh dengan kecurangan. Itu bisa dilihat dengan adanya penghilangan nama tenaga honorer dari data base BKN yang kemudian digantikan dengan tenaga lainnya yang namanya tidak masuk didalam data base BKN, " jelas Hamzah.
(T.PK-MH/S016)
Berita Terkait
Diskominfo Kota Makassar dorong pembentukan KIM promosikan Lorong Wisata
Jumat, 26 April 2024 17:55 Wib
DPRD Sulsel ungkap banyak calon titipan KPID dan KIP
Kamis, 25 April 2024 20:52 Wib
Pemprov Sulbar kembali gelar gerakan pangan murah
Kamis, 25 April 2024 19:07 Wib
KKP menanam 1.000 batang mangrove di Maros
Rabu, 24 April 2024 22:22 Wib
SMK Mamuju terima mobil listrik bantuan Presiden Jokowi
Rabu, 24 April 2024 21:33 Wib
Berbagai produk UMKM dikenalkan pada pameran pembangunan Soppeng
Rabu, 24 April 2024 16:42 Wib
Pj Gubernur Sulsel resmikan sejumlah proyek di Hari Jadi Soppeng
Rabu, 24 April 2024 15:08 Wib
Politeknik ATI Makassar dapat 30 kuota Beasiswa SDM Sawit 2024
Rabu, 24 April 2024 10:28 Wib