Makassar (ANTARA Sulsel) - Lebih dari 100 pedagang kaki lima yang melakukan unjuk rasa sejak Selasa (29/9) memilih bertahan di lantai dua gedung DPRD Makassar karena digusur Pemerintah Kota sejak sebulan lalu.
"Kami semua menuruti perintah pemerintah kota yang menghentikan sementara aktivitas jualan di sekitar Pantai Losari karena akan digelar kegiatan AMF. Tapi setelah AMF selesai, sampai sekarang wali kota lupa dengan janjinya," ujar salah seorang pedagang Zainal Mappatoba yang ditemui di DPRD Makassar, Rabu malam.
Dia mengatakan, dirinya bersama seratusan pedagang kaki lima (PKL) lainnya akan bertahan di gedung DPRD Makassar sebelum ada upaya dari dewan untuk membantu masalah para pedagang.
Zaenal mengaku bahwa Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto telah mengingkari janjinya dengan melarang para pedagang beraktivitas selamanya di kawasan Pantai Losari Makassar.
"Waktu itu, kami diminta untuk sementara tidak berjualan karena tanggal 7-10 September itu ada pertemuan AMF dan kita bisa berjualan lagi setelah AMF selesai. Tapi mana janji itu, tidak ada, tidak ditepati sama wali kota," jelasnya.
Zainal menyebutkan jika upayanya untuk meminta izin kembali berjualan di seputar Pantai Losari tidak pernah disambut baik oleh pemerintah kota. Fraksi gabungan DPRD yang dipimpin legislator Golkar Abdul Wahab Tahir saat menerima para pedagang dalam rapat dengar pendapat juga tidak membuahkan hasil.
Dia mengancam aksi menginap di Kantor DPRD akan lebih ramai dengan memanggil anggota keluarga para pedagang, kerabat, solidaritas aktivis mahasiswa dan buruh se-Kota Makassar.
"Kalau anggota dewannya serius membantu kami, pasti mereka berupaya. Dan kami akan bertahan sementara di DPRD. Kami bisa berhari-hari kalau tidak ada solusi atas masalah ini," jelasnya.
Legislator Golkar AbduL Wahab Tahir mengatakan telah menyusun jadwal rapat dengar pendapat dengan Pemerintah Kota untuk membahas aduan pedagang kaki lima.
Dia menjanjikan upaya mediasi agar keinginan pedagang dan pemerintah sama-sama terakomodasi. Setidaknya, dia melanjutkan, sejauh ini Dewan telah menghimpun keluhan pedagang yang menurutnya hanya ingin kembali berjualan di Losari.
Wahab menyatakan mendukung para PKL kembali berdagang di Losari. Tapi, aktivitas mereka harus sesuai dengan komitmen awal.
Sebelumnya di 2014, DPRD merekomendasikan kepada pemerintah kota agar pedagang diberi waktu berjualan dari sore hingga subuh. Adapun selebihnya lokasi steril dari pedagang.
"Awalnya dilaksanakan. Tapi belakangan banyak pedagang yang tidak tertib, malah berjualan 1x24 jam. Mereka harus memegang komitmen," ujarnya.
Berita Terkait
Disperindag Jeneponto tera lakukan ulang alat UTTP pedagang hingga Kantor Pos
Senin, 29 April 2024 22:09 Wib
TPID dan mitra aktifkan pemantauan sembako jelang Ramadan 1445 Hijriah
Sabtu, 9 Maret 2024 10:24 Wib
Dinas Ketahanan Pangan Sulbar minta pedagang menjual beras sesuai HET
Rabu, 10 Januari 2024 14:24 Wib
Mendag mengajak pedagang Pasar Tanah Abang masuk platform e-commerce
Selasa, 10 Oktober 2023 14:29 Wib
Babinkum pastikan tiga oknum TNI AD pelaku pembunuhan pedagang kosmetik dipecat
Jumat, 6 Oktober 2023 14:45 Wib
Polres Mamuju tangkap seorang pedagang pengedar narkoba
Selasa, 3 Oktober 2023 1:36 Wib
Presiden Jokowi serahkan bantuan bahan pokok bagi pedagang Pasar Phara Sentani Jayapura
Jumat, 7 Juli 2023 11:32 Wib
Polisi imbau pedagang dan pengunjung pasar di Majene waspadai uang palsu
Jumat, 16 Juni 2023 19:02 Wib