Makassar (ANTARA Sulsel) - Ketua DPRD Sulawesi Selatan HM Roem dan Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu`mang batal diperiksa oleh penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi karena berhalangan.
"Harusnya memang hari ini pemeriksaan keduanya tapi karena adanya kepentingan yang tidak bisa ditunda, akhirnya tidak bisa hadir di Kejati," ujar Koordinator Bidang Pidana Khusus Kejati Sulselbar Noer Adi di Makassar, Selasa.
Ia mengatakan, pemeriksaan kedua pejabat di Sulsel itu terkait dengan kasus korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Pemerintah Provinsi Sulsel 2008 yang merugikan keuangan negara Rp8.8 miliar.
Kedua pejabat ini dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi, apalagi proses pemeriksaan kasus Bansos Sulsel ini merupakan jilid ketiga setelah pada jilid pertama dan kedua sudah dituntaskan.
"Kami hanya melakukan pengembangan kasus berdasarkan fakta-fakta sidang yang terungkap dalam sidang yang lalu-lalu. Pemeriksaan keduanya juga dibutuhkan karena merupakan pejabat Banggar pada masa itu," katanya.
Noer Adi menyebutkan, ketidakhadiran HM Roem dan Agus Arifin Nu`mang itu juga sudah dikonfirmasi kepada pihak penyidik dan meminta untuk dilakukan pemanggilan ulang.
Untuk Ketua DPRD Sulsel HM Roem tidak bisa hadir karena sedang menunaikan ibadah umroh. Sedangkan Wagub Sulsel Agus Arifin Nu`mang sedang ada tugas keluar dan tidak berada di Sulsel.
"Untuk Pak Wagub itu, tadi pagi sudah datang ajudannya menyampaikan kalau pak wagub sedang dinas keluar kota dan meminta untuk dischedule ulang pemeriksaannya," sebutnya.
Atas ketidakhadiran itu, pihak penyidik kemudian akan menjadwalkan ulang pemanggilan keduanya untuk melengkapi dan mengungkap pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam kasus ini.
"Nanti kita akan susun kembali jadwalnya," jelasnya.
Noer Adi tidak menampik, bila pemeriksaan dalam kasus ini akan lebih difokuskan kepada mantan pejabat Banggar DPRD Sulsel. Hanya saja Noer Adi enggan mengungkap terlalu jauh siapa lagi yang bakal, dipanggil untuk menjalani pemeriksaan.
Berita Terkait
Bawaslu Sulsel : Tiak ada aduan Pj Gubernur disebut MK bagikan bansos
Selasa, 23 April 2024 19:23 Wib
MK : Tak ada relevansi penyaluran bansos dan peningkatan perolehan suara
Senin, 22 April 2024 12:38 Wib
Menkeu menegaskan pemblokiran anggaran bukan untuk membiayai bansos
Jumat, 5 April 2024 17:57 Wib
Mensos: Bansos berbentuk tunai transfer, tidak ada dalam bentuk barang
Jumat, 5 April 2024 17:56 Wib
Pengamat: Sulit membuktikan kecurangan pemilu melalui bansos di sidang MK
Rabu, 3 April 2024 1:33 Wib
Presiden Jokowi mengupayakan bantuan beras dilanjutkan hingga akhir tahun
Rabu, 27 Maret 2024 19:24 Wib
Presiden Jokowi: Negara lain tak ada bantuan pangan beras seperti Indonesia
Jumat, 16 Februari 2024 10:27 Wib
Presiden Jokowi: Bansos pangan bantu kendalikan harga beras
Kamis, 15 Februari 2024 14:12 Wib