Mamuju (ANTARA Sulbar) - DPRD Provinsi Sulawesi Barat membentuk panitia khusus untuk penyelesaian konflik agraria di Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka mencegah konflik di masyarakat.
"DPRD membentuk pansus penyelesaian konflik agraria untuk mencegah konflik perebutan lahan dimasyarakat yang tentu merugikan semua pihak," kata ketua Komisi I DPRD Sulbar Syamsul Samad di Mamuju, Selasa.
Dia mengatakan itu pada saat menerima ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa memperingati hari tani nasional dan menuntut agar DPRD Sulbar segera membentuk pansus untuk penyelesaian konflik agraria .
Ia mengatakan, konflik agraria tidak boleh dibiarkan terjadi terus menerus terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Sulbar.
Ia mengaku sangat berterima kasih kepada mahasiswa yang mendukung dibentuknya pansus agraria dan berharap upaya tersebut dapat menyelesaikan konflik agraria.
"Konflik agraria harus dicegah dengan membentuk pansus, dan kami terima kasih kepada mahasiswa yang terus mengingatkan DPRD Sulbar secara kelembagaan agar segera bekerja menyelesaikan konflik yang ada dimasyarakat," katanya.
Sebelumnya mahasiswa di Mamuju tergabung dalam Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Pimpinan Kota Mamuju dan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju mendesak dibentuk pansus penyelesaian konflik lahan di kantor DPRD Sulbar.
Ketua Cabang PMII Mamuju, Ibnu Imat Totori meminta DPRD Sulbar agar bekerja sungguh sungguh membentuk pansus agraria sebagai upaya penyelesaian konflik agraria.
"Kami harap tidak seperti di kabupaten Mamuju Utara sebagai daerah penghasil sawit, di wilayah itu dibentuk pansus agraria namun kami anggap tidak bekerja serius, sehingga masih banyak konflik agraria disana," katanya.
Berita Terkait
Bank Tanah dan Polri sepakat bersinergi dalam tugas pengelolaan tanah
Sabtu, 27 April 2024 10:40 Wib
Menko Polhukam ungkap mayoritas pengaduan masyarakat soal sengketa lahan
Kamis, 18 April 2024 13:34 Wib
Cawapres Muhaimin jelaskan manfaat reformasi agraria untuk hadapi krisis iklim
Minggu, 21 Januari 2024 21:26 Wib
Kesbangpol perkuat pengawasan mencegah potensi konflik sosial di Sulbar
Sabtu, 25 November 2023 21:15 Wib
Bandara IKN Nusantara dibangun di atas HPL Badan Bank Tanah
Rabu, 1 November 2023 13:51 Wib
Kementerian ATR/BPN merealisasikan redistribusi tanah 3,9 juta ha hingga Oktober 2023
Selasa, 31 Oktober 2023 15:34 Wib
Tim Reformasi Hukum mengusulkan moratorium penempatan TNI/Polri di obvitnas
Sabtu, 16 September 2023 1:05 Wib
Kementerian ATR/BPN mendukung percepatan sertifikasi lahan di Sulbar
Jumat, 1 September 2023 8:04 Wib