Kupang (ANTARA Sulsel) - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengatakan pihak Kepolisian harus mengusut tuntas serta memberikan hukuman yang berat bagi para pelaku perdagangan manusia yang selama ini terjadi di NTT.
"Kasus Pedagangan Manusia ini khusus untuk NTT dari 900 ribu TKI terdapat 800 ribu orang yang dinyatakan ilegal. Hal ini akibat adanya jaringan-jaringan perdagangan manusia di NTT serta daerah lain," katanya kepada wartawan di Kupang, Rabu.
Hal ini disampaikannya usai meresmikan rumah singgah satu atap bagi sejumlah Tenaga Kerja Indonesia yang disiapkan sebelum diberangkatkan untuk dipekerjakan ke luar NTT.
Menurut dia, berbagai kasus kematian sejumlah TKI asal NTT di luar negeri seperti Malaysia, Timur Tengah merupakan bukti ada pihak-pihak tertentu yang mendistribusikan mereka untuk dijual ke negara lain.
"Banyak sekali TKI kita yang meninggal di luar negeri tanpa identitas yang jelas. Serta tidak diketahui penyebab yang jelas apa yang mengakibatkan mereka meninggal, dan dibawa pulang ke NTT. Belum lagi pemerkosaan serta kasus yang lainnya," katanya menambahkan.
Oleh karena itu, integrasi rumah singah satu atap yang dibangun oleh pemerintah provinsi NTT, menurut dia, merupakan cara yang mampu mencegah terjadinya kasus-kasus perdagangan manusia di provinsi berbasis kepulauan itu.
Rumah singgah satu atap itu, di dalamnya terdapat unsur Kepolisian, Imigrasi, Dinas Kependudukan, Kesehatan serta instansi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah perdagangan manusia.
Sebagai ketua umum Partai Golkar, Novanto sendiri akan terus mendukung pembangunan rumah singgah satu atap itu, sehingga nantinya para calon TKI itu bisa melakukan pelatihan-pelatihan sehingga bisa langsung dipekerjakan ke sejumlah perusahaan yang sudah terdaftar.
"Partai Golkar sendiri akan selalu berada di garis terdepan untuk memberantas adanya perdagangan manusia di NTT, dan kami juga akan mendukung pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini secepatnya," tuturnya.
Terkait siapa yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini, Novanto yang namanya sempat terseret-seret dalam skandal "Papa Minta Saham" mengemukakan bahwa pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah yang benar-benar selektif untuk menyelesaikan masalah perdagangan manusia itu.
Berita Terkait
Pemprov Sulbar mendorong peningkatan indeks literasi
Rabu, 20 Maret 2024 14:29 Wib
Pj Gubernur minta pemda bangun sinergi guna tingkatkan IPM Sulbar
Rabu, 13 Maret 2024 21:21 Wib
Pemprov Sulbar mencanangkan Program Jam Belajar Masyarakat
Selasa, 27 Februari 2024 14:03 Wib
Debat kelima Pilpres 2024, Anies janji pembangunan manusia hadirkan kesetaraan dan keadilan
Minggu, 4 Februari 2024 20:29 Wib
Jalan panjang moderasi beragama demi kerukunan umat manusia
Sabtu, 30 Desember 2023 12:58 Wib
Bareskrim Polri turunkan tim usut dugaan TPPO pengungsi Rohingya
Jumat, 22 Desember 2023 5:43 Wib
Wapres Ma'ruf Amin : Indonesia pelajari dugaan TPPO dalam isu Rohingya
Senin, 18 Desember 2023 15:32 Wib
Superkomputer "DeepSouth" berskala otak manusia hadir tahun depan
Sabtu, 16 Desember 2023 8:39 Wib