Timika (Antara Sulsel) - Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, hingga kini belum dapat melakukan pembangunan di kawasan pelabuhan laut Pomako, Timika, lantaran terkendala sengketa tanah antara pemerintah setempat dengan salah satu perusahaan di daerah itu.
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Mimika John Rettob di Timika, Sabtu, mengatakan pembangunan dapat dilakukan jika persoalan tanah sudah selesai.
"Akibatnya, Kementerian Perhubungan atau Pemkab Mimika sendiri belum bisa menyelesaikan pembangunan pelabuhan Pomako secara baik hingga saat ini," katanya.
Untuk kepentingan pembangunan tersebut, Pemkab Mimika dalam tahun ini berupaya menyelesaikan persoalan sengketa tersebut, termasuk pembuatan sertifikat untuk tanah lokasi pelabuhan Pomako seluas 500 hektare.
Ia mengatakan masalah tanah lokasi pelabuhan Pomako sudah diselesaikan pemerintah pada 1999 dengan melakukan pelepasan dan dibuktikan dengan surat pelepasan.
Namun. ada perusahaan yang mengklaim tanah itu milik mereka.
Sementara itu, pembayaran tanah pelabuhan oleh Pemkab Mimika sudah dilakukan tiga tahap dan baru selesai pada 2013.
"Kendati belum ada sertifikat, namun tanah tersebut adalah milik pemerintah karena pemerintah sudah membebaskan dan mengubah lokasi tersebut yang dulunya adalah hutan lindung menjadi hutan produksi untuk kepentingan pelabuhan," tuturnya.
John berharap, persoalan sengketa tanah pelabuhan Pomako dalam tahun ini dapat diselesaikan sehingga pemkab setempat maupun Kementerian Perhubungan dapat dengan mudah melakukan pembangunan pelabuhan.
Berita Terkait
Mantan PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi jalani perawatan di IJN Kuala Lumpur
Kamis, 25 April 2024 14:59 Wib
Serikat pekerja Vietnam meminta kenaikan tunjangan melahirkan
Senin, 1 April 2024 13:20 Wib
Kesbangpol Sulbar antisipasi potensi ATGH pasca Pemilu 2024
Sabtu, 9 Maret 2024 19:08 Wib
Malaysia akan lanjutkan pencarian pesawat MH370 pada peringatan 10 tahun
Senin, 4 Maret 2024 12:16 Wib
Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra hadapi dakwaan kasus "lese majeste"
Selasa, 20 Februari 2024 15:30 Wib
KBRI Kuala Lumpur belum dapat notifikasi soal penangkapan ratusan WNI di Malaysia
Senin, 19 Februari 2024 12:17 Wib
90 korban tewas akibat tanah longsor di Davao Oro Filipina
Jumat, 16 Februari 2024 14:31 Wib
Dubes RI : Antusiasme WNI pemilih pada Pemilu 2024 di Kuala Lumpur cukup tinggi
Senin, 12 Februari 2024 6:53 Wib