Makassar (Antara Sulsel) - Himpunan Pengusaha Kayu Indonesia (HIPKI) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengeluhkan lesunya industri kayu ke Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.
"Industri kayu di Sulsel beberapa tahun terakhir sangat lesu, karena masuknya rangka baja ringan," kata Sekretaris HIPKI Nawiruddin usai menemui Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Selasa.
Para pengusaha real estate, kata dia, lebih memilih menggunakan baja ringan yang lebih murah dan efisien.
Dalam dua tahun terakhir, lanjutnya, penurunan penjualan industri kayu di Sulsel bahkan mencapai 50 persen.
"Beberapa industri kayu di KIMA (Kawasan Industri Makassar) bahkan tutup dan merumahkan karyawannya," kata dia.
Ia berharap Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dapat memfasilitasi hadirnya regulasi yang menciptakan sinergitas antara pengusaha kayu, pemilik kayu, pengusaha real estate, dan pemerintah yang dapat menggairahkan kembali industri kayu.
"Seperti di Jawa Barat, ada perda yang mengatur agar proyek pemerintah menggunakan kayu, kami harap juga bisa ada yang seperti ini di Sulsel," tuturnya.
Menanggapi hal ini, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan pihaknya akan membuat surat edaran kepada pihak pengusaha real estate untuk tetap memperhatikan industri kayu.
"Kita akan meminta agar bagian tertentu tetap menggunakan kayu," pungkasnya.
Berita Terkait
Bawaslu Maros mulai rekrut pengawas Pilkada 2024 dengan dua kategori
Jumat, 26 April 2024 6:46 Wib
Kakanwil Kemenkumham Sulsel menemui Kapolda tingkatkan sinergisitas
Jumat, 26 April 2024 0:17 Wib
DPRD Sulsel ungkap banyak calon titipan KPID dan KIP
Kamis, 25 April 2024 20:52 Wib
KAJ Sulsel aksi damai suarakan tolak menggugat jurnalis
Kamis, 25 April 2024 18:18 Wib
DPRD Sulsel:Terobosan Pj Gubernur mampu tekan biaya distribusi
Kamis, 25 April 2024 14:01 Wib
Pj Gubernur Sulsel melantik 89 pejabat administrator dan 77 pengawas
Rabu, 24 April 2024 20:28 Wib
SAFEnet dan Unhas diskusikan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi
Rabu, 24 April 2024 20:00 Wib
Kemenkumham Sulsel terima kunjungan tim BPIP RI bahas evaluasi pajak NKB
Rabu, 24 April 2024 16:44 Wib