Makassar (Antaranews Sulsel) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta agar area rawan korupsi dicermati oleh para penyelenggara negara.
"Ada empat area rawan korupsi yang wajib dicermati oleh para penyelenggara negara," kata Tjahjo usai melantik Dirjen Otonomi Daerah (Otoda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soni Sumarsono sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) di Makassar, Senin.
Yang pertama, kata dia, adalah menyangkut masalah perencanaan anggaran antara pemerintah daerah dan DPRD, ia berharap ke-duanya membawa aspirasi dan kepentingan rakyat.
"Jangan sampai ada kongkalikong yang merugikan masyarakat dan negara," imbuhnya .
Ke-dua, lanjutnya, adalah masalah dana hibah dan bansos. Ke-tiga masalah retribusi pajak, dan ke-empat belanja barang dan jasa.
"Mohon area rawan korupsi ini dicermati," pesannya sekali lagi.
Ia mengatakan sejauh ini sudah ada 98 kepala daerah yang terkena KPK, dan 357 pejabat pusat dan daerah yang ditangkap semenjak KPK hadir.
"Ini adalah tantangan besar bagi bangsa kita," tukasnya.
Baca juga: Mendagri minta Soni Sumarsono sukseskan pilkada serentak
Berita Terkait
Polda Metro Jaya ungkap kasus mayat di dalam koper
Jumat, 3 Mei 2024 13:01 Wib
Go Oiwa bertekad runtuhkan kesempurnaan Uzbekistan dalam final Piala Asia U-23 2024
Jumat, 3 Mei 2024 7:00 Wib
Mendagri beri atensi terhadap keamanan data pemilih pada Pilkada Serentak 2024
Kamis, 2 Mei 2024 20:01 Wib
Kemendagri menyerahkan DP4 kepada KPU untuk susun DPT Pilkada 2024
Kamis, 2 Mei 2024 20:00 Wib
Mendagri: Taka ada percepatan jadwal Pilkada Serentak 2024
Kamis, 2 Mei 2024 19:58 Wib
PKK Makassar menekankan sinergisitas dalam percepatan stunting
Rabu, 1 Mei 2024 15:56 Wib
Ketua DPRD Sulsel: Prioritaskan pokok pikiran dewan dalam musrenbang
Selasa, 30 April 2024 19:00 Wib
Mendagri melantik Suhajar Diantoro sebagai Wakil Rektor IPDN
Selasa, 30 April 2024 15:53 Wib