Makassar (Antaranews Sulsel) - Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Kasmita Widodo mengatakan, saat ini terdapat sekitar 800 ribu hektare (ha) lahan adat yang sudah memenuhi kriteria untuk diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"Itu setelah kami melakukan identifikasi dan verifikasi di lapangan, terdapat sekitar 800 ribu ha proses pengakuannya akan diteruskan ke KLKH," kata Kasmita menanggapi pengakuan wilayah masyarakat ada, Selasa.
Dia mengatakan, lahan tersebut sudah memiliki pengakuan secara legalitas seperti Perda dan SK Bupati tentang pengakuan lahan dan perlindungan masyarakat adat.
Sementara pada 2018, lanjut dia, terdapat 9,3 juta ha dari 770 peta wilayah yang masih dalam proses pengakuan wilayah adat dan membutuhkan pengakuan dari pemerintah daerah setempat.
Dari jumlah tersebut, sekitar 6 juta ha yang sudah ada Perda tentang pengakuan wilayah adat namun belum ada Surat Keputusan (SK) pengakuan wilayah adatnya dari Bupati.
"Apabila belum ada SK dari Bupati, belum bisa diajukan ke KLHK, karena selain Perda juga harus ada SK pengakuan dari bupati setempat," ujarnya.
Hal itu dinilai penting, karena untuk memberikan keabsahan dan kejelasan mengenai batas-batas wilayah adat, sehingga konflik antardaerah atau wilayah adat yang dapat bersinggungan itu dapat dieliminasi.
Mengenai wilayah adat di Sulsel yang sudah mendapatkan pengakuan dari pemerintah, baru tercatat di dua lokasi yakni wilayah hutan adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba dan wilayah masyarakat adat di Kabupaten Enrekang.
Berita Terkait
MK menerbitkan nomor registrasi perkara PHPU Pilpres 2024
Senin, 25 Maret 2024 17:47 Wib
Cara registrasi akun sekolah pada portal SNPMB 2024
Rabu, 10 Januari 2024 12:45 Wib
Seluruh siswa perlu membuat akun baru saat registrasi SNPMB 2024
Sabtu, 6 Januari 2024 8:07 Wib
Presiden Jokowi instruksikan data registrasi sosial ekonomi digunakan optimal
Selasa, 24 Oktober 2023 17:29 Wib
Menkominfo mendukung penertiban registrasi IMEI
Selasa, 1 Agustus 2023 15:15 Wib
Bappenas : Regsosek menjadi bekal utama pemerintah jangkau seluruh warga
Senin, 31 Oktober 2022 12:40 Wib
Gubernur Sulsel dorong percepatan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi 2022
Rabu, 14 September 2022 16:45 Wib
Bappenas digitalisasi monografi empat desa di Polewali Mandar Sulbar
Kamis, 26 Mei 2022 5:53 Wib