Kupang (ANTARA Sulsel) - Pengamat lahan pertanian tanaman dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. I.W Mella, PhD berpendapat, perlu gerakan nasional peningkatan produksi untuk menjaga stok pangan.
Selain itu, perlu juga kebijakan politik yang lebih berpihak pada perbaikan kesejahteraan para petani, agar selalu bergairah dalam meningkatkan produksi, kata I.W Mella, di Kupang, Jumat terkait upaya yang mesti dilakukan pemerintah dalam menjaga stok pangan.
"Bagi saya, untuk menjaga stok pangan kita, maka perlu ada gerakan nasional peningkatan produksi. Dan juga kemauan politik yang lebih berpihak pada perbaikan kesejahteraan petani kita yang ada di desa-desa," katanya.
Kemauan politik itu misalnya, perlu ada proteksi yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan produksi sendiri dan menghentikan alih fungsi lahan pertanian pangan ke fungsi lain.
Pemerintah kata dia, bisa memanfaatkan lahan produktif yang berada di kawasan hutan, dengan melakukan peninjauan kembali cakupan wilayah hutan dan mengalihkan sebagain hutan menjadi areal produksi pangan dan penyediaan sarana produksi yang mudah diakses oleh para petani.
Untuk jangka panjang kata dia, mungkin pemerintah perlu berpikir ke arah "masive land reform" untuk kesejahteraan petani yang luas lahannya kurang dari setengah hektare.
Dengan demikian, para petani memiliki lahan yang cukup untuk memproduksi pangan, guna memenuhi kebutuhan dalam negeri, katanya.
"Kita bisa saja mengimpor pangan, tetapi akan mematikan petani kita sendiri, kata dosen pada Fakultas Pertanian Undana itu.
Artinya, hal yang paling penting adalah kedaulatan pangan bangsa ini harus diprioritaskan dalam pembangunan ke depan, katanya. E. Sujatmiko
Berita Terkait
Mahasiswi di Flores Timur NTT wisuda di kebun akibat kesulitan internet
Kamis, 10 Desember 2020 12:43 Wib
Ribuan mahasiswa Undana Kupang dapat bantuan dana COVID-19
Selasa, 18 Agustus 2020 15:29 Wib
Akademisi Undana Dorong Ekspor Hewan Kurban Ke LN
Kamis, 31 Agustus 2017 14:28 Wib
Peneliti Dorong Pemasaran Sapi NTT Melalui Pelelangan
Minggu, 18 Juni 2017 15:57 Wib
Pakar : Anggota DPD Sebaiknya Non Parpol
Rabu, 5 April 2017 21:13 Wib
Diplomasi lokal diperlukan dalam penyelesaian sengketa internasional
Selasa, 15 September 2015 15:43 Wib
Akademisi : Calon kepala daerah harus siap kalah
Kamis, 3 September 2015 15:34 Wib
Pengamat : Tidak tepat Pimpinan KPK Gunakan Perppu
Kamis, 26 Februari 2015 14:50 Wib