Makassar (ANTARA Sulsel) - Dewan Pers melakukan ajudikasi atau proses hukum lebih dominan yakni sekitar 90 persen kasus pengaduan pers dibandingkan melalui mediasi yang hanya 10 persen.
"Dari kasus yang masuk ke Dewan Pers, itu lebih banyak diajudikasi daripada mediasi, setelah menelah dan menimbang kasus yang dilaporkan," kata Anggota Dewan Pers Yoseph Adi Prasetyo pada sosialisasi panduan dan kuesioner Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Dewan Pers di Kota Makassar, Selasa.
Menurut dia, penyelesaian kasus yang terkait dengan pers dilakukan dengan mediasi dan ajudikasi. Penyelesaian dengan mediasi menekankan "win-win sollution" atau saling menguntungkan.
Namun jika ada pihak yang merasa dirugikan dan tidak dapat ditempuh dengan mediasi, maka ditempuh cara ajudikasi atau melalui proses hukum.
Sementara mengenai jumlah kasus pengaduan pada 2103, Dewan Pers mencatat terdapat 780 kasus pengaduan dengan tiga jenis pengaduan yang mendominasi.
Ketiga jenis pengaduan itu adalah pelanggaran etik dari media, pelanggaran pers asusila dan prilaku jurnalis. Ketiga persoalan itulah yang dimediasi Dewan Pers, namun jika tidak memungkinkan melakukan mediasi, maka ditempuh ajudikasi.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Sulsel Dr Aswar Hasan mengatakan, dengan adanya KIP yang direncakanakan rampung penyusunannya pada 2015 akan menjadi babak baru dalam perjalan pers di Indonesia.
"IKP itu penting sekali karena akan menjadi standar melihat sejauh mana demokrasi itu berlangsung di suatu negara," katanya.
Selama ini, lanjut dia, Indonesia sudah diklaim dunia sudah melakukan demokrasi, namun masih banyak indikator-indikotor yang belum dilaksanakan secara komplementer terhadap prinsip demokrasi, salah satunya adalah kebebesan pers. Agus Setiawan
Berita Terkait
Sidang gugatan media di PN Makassar hadirkan ahli Dewan Pers
Kamis, 25 April 2024 23:03 Wib
Saksi Dewan Pers : Media digugat terkait pemberitaan ancaman kebebasan pers
Kamis, 25 April 2024 22:12 Wib
KAJ Sulsel aksi damai suarakan tolak menggugat jurnalis
Kamis, 25 April 2024 18:18 Wib
Dewan Pers siap mendampingi sengketa pers di PN Makassar
Senin, 25 Maret 2024 1:04 Wib
Pakar membedah fenomena produk pers digugat Rp700 miliar di Makassar
Kamis, 21 Maret 2024 2:36 Wib
Aiman Witjaksono menghadirkan saksi ahli hukum pidana dan pers di PN Jaksel
Kamis, 22 Februari 2024 11:29 Wib
Dewan Pers menjelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"
Rabu, 21 Februari 2024 17:29 Wib
Menteri BUMN harap LKBN ANTARA tidak menjadi sejarah
Minggu, 18 Februari 2024 19:52 Wib