Makassar (Antara Sulsel) - Sebanyak 1.414 orang Petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PPL-KB) akan berubah status dari pegawai kabupaten/kota menjadi pegawai pusat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
"Status mereka akan berubah dari kabupaten/kota ke pusat, menjadi pegawai pusat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional," kata Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulawesi Selatan, Lutfie Natsir di Makassar, Selasa.
Pengalihan status kepegawaian sesuai amanat Undang-undang dan juga berdasarkan Surat Edaran Mendagri 120/253/SJ tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Nuryanto sendiri mengaku mengikuti perkembangan program KB di Sulsel termasuk ketika Syahrul Yasin Limpo menjadi bupati di Kabupaten Gowa.
"Saya mengikuti kegiatan beliau sejak bupati di Gowa. Saya mengucapkan terima kasih, sejak 17 tahun lalu beliau juga aktif di program KB. Doakan beliau dapat tugas negara lebih strategis lagi," ucap Nuryanto.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo turut menghadiri kegiatan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 dan Forum Serah Terima Penyuluh KKBPK dari Kabupaten Kota Ke BKKBN.
SYL sendiri dalam sambutannya mengatakan tidak ada masalah dengan pengalihan kewenangan ini, kewenangan dan kesejehteraan penyuluh menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Namun daerah masih memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan daerah.
"Kita punya penyuluh terbesar keempat di Indonesia. Para penyuluh ini harus lebih efektif dalam mengemban tugas penyuluhan pada masyarakat keluarga berencana dan sejahtera," kata SYL.
Orang nomor satu di Sulsel itu juga menyarankan menggunakan pendekatan baru yang dilakukan para tenaga penyuluh dalam melakukan penyuluhan pada masyarakat.
"Untuk penyuluh kita, harus ada pendekatan baru, equipment baru dan piranti baru. Menggunakan media sosial misalnya, dulu hanya dilakukan dengan tatap muka. Sulsel akan melakukan itu," katanya.
Berita Terkait
BKKBN RI kembalikan 114 PPPK formasi 2022 untuk bertugas di Sulsel
Senin, 12 Februari 2024 20:50 Wib
BKKBN Sulsel melakukan penguatan program Dashat di Kampung KB
Kamis, 8 Februari 2024 1:00 Wib
Dinkes Sidrap edukasi petugas gizi pengukuran tepat guna atasi stunting
Senin, 11 Desember 2023 22:06 Wib
Pemprov dan DPRD Sulsel edukasi perempuan berwirausaha di era digital
Minggu, 10 Desember 2023 10:07 Wib
Bupati sebut semua desa di Luwu Utara Sulsel berstatus kampung KB
Senin, 4 Desember 2023 15:33 Wib
Kepala BKKBN Sulsel mengklaim program KB berkontribusi turunkan stunting
Minggu, 3 Desember 2023 23:43 Wib
Pemprov Sulsel dan Usaid susun "manual book" penggunaan aplikasi Inzting
Sabtu, 2 Desember 2023 1:11 Wib
BKKBN Sulsel memperkuat layanan KB di pesisir cegah stunting
Selasa, 21 November 2023 0:56 Wib