Sekda Sulsel nilai rencana pengurangan PNS membingungkan
Rabu, 6 Januari 2016 20:28 WIB
Ilustrasi-Sejumlah PNS Pemprov DKI Jakarta melakukan aktivitas kerja pada hari pertama masuk kerja tahun 2016 di BKD gedung Balaikota, Jakarta, Senin (4/1). (ANTARA FOTO/Reno Esnir)
Makassar (ANTARA Sulsel) - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Abdul Latif menilai rencana pengurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diwacanakan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi membingungkan.
"Belum lama ini ada kebijakan untuk menambah masa dinas, lalu tiba-tiba ada lagi rencana pengurangan PNS," kata Abdul Latif di Makassar, Rabu.
Menurut Sekda, saat ini Sulsel justru masih kekurangan tenaga PNS.
"Terutama untuk tenaga teknis, tenaga ahli, tenaga pengajar dan tenaga kesehatan," jelasnya.
Apalagi, kata dia, saat ini belanja pegawai dengan belanja pembangunan di Sulsel keduanya masih berimbang.
"Kita di Sulsel, tidak ada masalah," ujarnya.
Sebelumnya, MENPAN RB Yuddy Chrisnandi mewacanakan rencana pemangkasan jumlah PNS dari 4,7 juta menjadi 3,5 juta.
Hal ini, dilakukan untuk menghemat belanja pegawai di Kementerian/Lembaga agar tidak lebih besar dari belanja pembangunan, sehingga pembiayaan dapat dialihkan ke belanja pembangunan yang lebih produktif.
"Belum lama ini ada kebijakan untuk menambah masa dinas, lalu tiba-tiba ada lagi rencana pengurangan PNS," kata Abdul Latif di Makassar, Rabu.
Menurut Sekda, saat ini Sulsel justru masih kekurangan tenaga PNS.
"Terutama untuk tenaga teknis, tenaga ahli, tenaga pengajar dan tenaga kesehatan," jelasnya.
Apalagi, kata dia, saat ini belanja pegawai dengan belanja pembangunan di Sulsel keduanya masih berimbang.
"Kita di Sulsel, tidak ada masalah," ujarnya.
Sebelumnya, MENPAN RB Yuddy Chrisnandi mewacanakan rencana pemangkasan jumlah PNS dari 4,7 juta menjadi 3,5 juta.
Hal ini, dilakukan untuk menghemat belanja pegawai di Kementerian/Lembaga agar tidak lebih besar dari belanja pembangunan, sehingga pembiayaan dapat dialihkan ke belanja pembangunan yang lebih produktif.
Pewarta : Nurhaya J Panga
Editor : Daniel
Copyright © ANTARA 2026