Unicef-Sulbar bahas penanganan anak putus sekolah

Mamuju (Antaranews Sulsel) - Badan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa Bangsa (United Nations Children`s Fund/Unicef) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan pertemuan, membahas penanganan anak putus sekolah.

Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Arifuddin Toppo, Kamis di Mamuju mengatakan, pertemuan yang berlangsung di kantornya pada Rabu (5/9) itu, dihadiri perwakilan Unicef dan Bappenas.

Selain masalah anak putus sekolah, pertemuan dengan Unicef dan Bappenas itu, kata Arufuddin, juga membahas terkait masalah anak disabilitas secara serius.

"Di daerah ini memang banyak faktor yang mengakibatkan anak putus sekolah, termasuk pernikahan anak usia dini yang cukup tinggi. Untuk masalah disabilitas pun karena mereka termasuk anak bangsa yang mempunyai hak pendidikan. Jadi di sini ada dua kebijakan yaitu masuk ke sekolah luar biasa (SLB) atau masuk ke sekolah reguler yang mempunyai program kelas inklusi," katanya.

Terkait masalah pendidikan di Sulbar, Arifuddin menegaskan butuhnya komunikasi yang baik antara kabupaten dan provinsi dikarenakan terkadang provinsi dan kabupaten memiliki sinkronisasi penanganan yang berbeda, terutama di regulasi.

"Jadi kita butuh rapat kordinasi, karena sangat penting adanya sinkronisasi program antara kabupaten dan provinsi yang diikat oleh regulasi. Mudah-mudahan kami bisa menggiring enam kabupaten di daerah ini untuk bisa lebih memajukan pendidikan," kata Arifuddin yang juga menjabat Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar tersebut.

Sementara itu, Chief of Education Unicef Hiroyuki Hattori menyampaikan, Unicef bekerja sama dengan Bappenas mendukung pemerintah pusat dalam mengembangkan strategi nasional pada pendidikan dan memasukkan daerah Sulbar sebagai salah satu daerah kunjungan karena telah menunjukkan progres dan hasil yang baik dalam penyelesaian kendala yang ada.

"Data dari Bappenas menunjukkan Sulbar termasuk salah satu dari peringkat teratas untuk masalah anak putus sekolah. Jadi, solusi yang tepat untuk daerah yang memilik tantangan berbeda ini yaitu memiliki strategi yang berbeda-beda pula untuk setiap masalah termasuk siswa disabilitas, siswa yang harus bekerja sebagai ibu rumah tangga, siswa yang berada di area terpencil, dan siswa yang telah menikah atau mengalami pernikahan usia dini," katanya.

"Jadi saya pikir kita butuh strategi berbeda untuk setiap penyebab masalah tersebut," tambah Hiroyuki.

Sedangkan perwakilan Unicef lainnya Suhaeni Kuddus mengatakan, masalah anak putus sekolah memiliki tantangan sangat banyak, beberapa kendalanya yaitu kendala geografis, masalah ekonomi, anak-anak berkebutuhan khusus dan akses.

"Jadi sangat banyak isu yang harus ditangani, harapan kami mudah-mudahan pemprov Sulbar bisa mengadakan strategi nasional yang dapat menghasilkan solusi yang baik," ujar Suhaeni.

Salah satu tujuan kedatangan Unicef juga lanjutnya, yaitu bekerjasama dengan Bappenas akan mengadakan lokakarya konsultasi yang pada dasarnya untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan yang ada di daerah untuk mendapatkan petunjuk teknis dalam menyusun strategi nasional,

"Karena kami yakin pemangku kepentingan di Mamuju atau Sulbar memiliki banyak pengalaman dalam mengatasi anak putus sekolah, jadi bisa menentukan keputusan terakhir dari strategi nasional ini," tutur Suhaeni.

Sementara, perwakilan Bappenas Sularsono menyampaikan bahwa kerjasama dengan Unicef sangat membantu Bappenas dalam mengambil kebijakan, terutama kebijakan di bidang pendidikan yang berkaitan dengan akses dan kualitas.

"Jadi kita bekerja sama dengan Unicef untuk mencari strategi jitu agar anak putus sekolah kembali lagi bersekolah sehingga target pemerintah dalam rangka peningkatan akses bisa tercapai agar kita bisa beranjak ke masalah peningkatan kualitas," ucapnya.

"Kunjungan ini pun untuk menyusun petunjuk teknis dalam menyusun strategi nasional, juga minta masukan sekprov dan dinas terkait bagaimana agar kita dapat menyusun rencana aksi daerah (RAD) agar anak putus sekolah bisa kembali ke bersekolah, agar target kita wajib belajar 12 tahun tercapai dan pada akhirnya target indeks pembangunan manusia meningkat," kata Sularsono.