Pihaknya bisa memahami kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah China terhadap warga etnis Uighur. "Mereka menyampaian bahwa hal ini bukan isu agama, tapi isu politik. Mereka memberikan padanan dengan Papua yang menurut mereka orang-orang di Xinjiang ingin memerdekakan diri," kata politikus Partai Demokrat itu.
Dengan latar belakang seperti itu, lanjut dia, pemerintah China telah melakukan tindakan-tindakan terhadap upaya separatisme. "Intinya kami juga menghormati dan mahami. Namun dalam pelaksanaannya, kami juga menyarankan mereka menghormati HAM. Masalah penindakan itu merupakan (urusan) internal mereka, tapi pesan kami kaidah HAM harus terlaksana," ujar Agus menambahkan.
Penindakan dengan memasukkan beberapa warga dari suku minoritas Uighur di kamp-kamp di Xinjiang mendapat sorotan dari dunia internasional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
Namun China bersikeras dengan menyatakan bahwa kamp-kamp yang dibangun secara khusus sejak pertengahan 2017 itu untuk memberikan program pendidikan bahasa dan konstitusi nasional serta pelatihan keterampilan terhadap etnis Uighur.
Agus dan enam pimpinan komisi DPR dari Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, dan Fraksi PPP ditemui delegasi parlemen China yang dipimpin Wakil Ketua Dewan Penasihat Komite Nasional (Legislatif) China Li Bin. "Sebelumnya kami juga telah bertemu beliau di Bali sehingga pertemuan kemarin merupakan bagian dari penguatan kerja sama bilateral antarparlemen," kata Agus.
Selama kunjungan kerja di Beijing pada 20-25 Januari 2019, pimpinan DPR juga bertemu para pengusaha di China yang bakal membantu merealisasikan kendaraan bermotor listrik nasional di Indonesia, dan Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun serta jajaran pejabat dan staf Kedutaan Besar RI di Beijing.